Indonesia
Dapat Jatah Ketua DPR, PDIP Juga Lirik Ketua MPR
Kursi ketua DPR diisi PDIP sesuai dengan aturan UU MD3 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, namun kini PDIP juga lirik Ketua MPR.
Ilustrasi PDIP. (Foto: dok. Tagar)

Jakarta - Kursi ketua DPR diisi oleh PDI Perjuangan (PDIP) sesuai dengan aturan Undang-Undang MD3 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, namun kini PDIP juga lirik Ketua MPR.

Fraksi PDI Perjuangan sedang fokus menyiapkan agenda-agenda strategis lembaga MPR untuk lima tahun ke depan. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, FPDIP lebih fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke depan, dan bukan semata-mata perebutan jabatan.

"Terpenting bagi kami adalah agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR tersebut. Jadi, kami lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strategis lembaga MPR," kata Basarah di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019, dikutip dari Antara.

Baca juga: Pengamat: PKB Jangan Ngotot Jadi Ketua MPR

Agenda strategis MPR antara lain, mendorong dilaksanakannya amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut dia, langkah itu sangat penting agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana, terukur dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila.

Berikutnya, memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara.

Basarah menilai saat ini secara fungsional kelembagaan, MPR satu-satunya lembaga negara yang wewenangnya tertinggi, yakni dapat mengubah UUD serta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memilih dan mengangkat kembali di tengah masa jabatan.

Dia juga menjelaskan agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila.

"Ini untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para Pendiri Negara dahulu," katanya.

Saat ini sudah ada dua lembaga negara yang bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi Pancasila, yaitu MPR dan BPIP.

Basarah mengatakan, MPR dan BPIP agar berfungsi efektif dalam menjalankan misi dan tugasnya, maka diperlukan sinergi dan kerja sama yang konstruktif.

"PDIP siap mendukung calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR selama lima tahun ke depan," ujarnya.

Bahkan menurut dia, jika ternyata agenda tersebut ditolak oleh calon-calon Ketua MPR dari parpol lain, maka tidak menutup kemungkinan demi kepentingan bangsa yang besar dan menjaga serta mengawal agenda strategis MPR ke depan, FPDIP juga akan siap untuk menugaskan kadernya untuk menjadi Ketua MPR. []

Berita terkait
0
Warga Papua di Semarang Bawa Bendera Bintang Kejora
Bendera Bintang Kejora berkibar di aksi damai warga Papua di Kota Semarang, Jawa Tengah.