Dana untuk Kemajuan Desa Bertambah, Tahun 2019 Lebih Dari Rp 60 Triliun

Alokasi anggaran untuk kemakmuran dan kemajuan desa pada tahun 2019 terus bertambah.
Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan sambutan di acara Sosialisasi Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2019 di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Jumat (14/12). (Foto: Tagar/Fahzian Aldevan)

Banda Aceh (Tagar 14/12/2018) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alokasi anggaran untuk kemakmuran dan kemajuan desa pada tahun 2019 akan bertambah. Nilai dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.

Jokowi menuturkan, anggaran untuk dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, dana desa yang dikucurkan Rp 20,7 triliun, tahun 2016 Rp 46,9 triliun, dan tahun 2017 sejumlah Rp 60 triliun.

"Totalnya Rp 187 Trilliun. Dan pada tahun 2019 akan kita naikan lagi anggaran dana desa, ini demi kepentingan masyarakat," kata Jokowi di acara Sosialisasi Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2019 di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Jumat (14/12).

Presiden menilai kemakmuran di desa sangat penting. Mengingat penggunaan dana desa berdampak signifikan dengan perkembangan di wilayah itu. Maka Jokowi mengingatkan anggaran sebanyak itu harus dipantau agar tepat sasaran. Pengunaannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa.

"Silahkan dipakai untuk infrastruktur jalan di kampung silahkan, mau dipakek irigasi silahkan, bangun posyandu silahkan, tapi pastikan yang kita bangun harus bermanfaat besar bagi kampung dengan dana itu," ujar Jokowi di sambut tepuk tangan ribuan peserta yang hadir.

Jokowi menjelaskan, sebelumnya sirkulasi anggaran hanya ada di kota. Kini, dengan adanya dana desa, proses pembangunan desa merata hingga ke semua sektor. 

"Karena sebelumnya uang itu beredar di kota atau hampir 60 persen beredar di Jakarta dan sekitarnya, maka penggunaan dana desa itu dilakukan agar perputaran uang di kampung dan di desa akan selalu ada," katanya.

Jokowi menyarankan jika suatu daerah membangun infrastruktur maka tetap membeli segala kebutuhan di wilayah terkait. Hal ini, kata Jokowi, untuk mencegah tidak adanya perputaran uang di daerah lain.

"Kalau ingin membangun jalan, atau irigasi belilah pasir atau batu di daerah itu juga, kalau tidak ada beli di desa sebelah, kalau tidak juga beli di kecamatan desa itu, jangan berikan kesempatan dana desa itu balik lagi ke Jakarta," pinta Jokowi.

Karena jika anggaran di desa itu tepat sasaran hingga ke semua lini, otomatis perputaran roda ekonomi di wilayah itu akan terus bergerak.  "Agar dana desa tetap mengalir untuk kampung itu sendiri juga," tandasnya.

Berita terkait