Yogyakarta, (Tagar 8/1/2019) - Tahun pertama dana kelurahan dicairkan. Untuk Provinsi DIY, total dana kelurahan sebanyak Rp 15,8 miliar. Angka tersebut untuk 45 kelurahan di Kota Yogyakarta dan satu kelurahan (Wates) di Kabupaten Kulonprogo.

Sejumlah aparat kelurahan sudah punya rencana pemanfaatan dana kelurahan. Salah satunya Kelurahan Suryatmajan. Jika dana kelurahan cair, akan dibelikan tabung pemadam kebakaran. Dua unit untuk tiap RT.

"Di sini ada 45 RT," kata Lurah Suryatmajan Ani Suryani saat monitoring persiapan penggunaan dana kelurahan, di Kantor Kelurahan Suryatmajan Danurejan Kota Yogyakarta, Selasa (8/1).

Menurut dia, alat pemadam kebakaran sangat diperlukan warganya. Lokasinya berada di sebelah timur Malioboro, tentu sangat padat penduduk. Otomatis menjadi daerah rawan kebakaran. "Tahun 2018 saja di sini ada 32 kasus kebakaran," kata Ani.

Baca Juga: April 2019, 9 Penerbangan Internasional Pindah ke Bandara NYIA

Jika dana kelurahan yang diterimanya masih tersisa, akan dibelanjakan untuk kebutuhan lain. Misalnya pengadaan CCTV yang akan dipasang di daerah Jembatan Jambu yang merupakan perbatasan dengan kelurahan lain. "Karena di situ rawan perselisihan antarwarga," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, dana kelurahan akan digunakan untuk pengembangan pelatihan batik bagi warganya. Pelatihan akan melahirkan keterampilan. "Harapannya warga terampil membatik dan membuat kerajinan dan bisa dipasarkan di Malioboro," ungkapnya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Maladi mengatakan, total dana kelurahan untuk 46 kelurahan sebanyak Rp 15,8 miliar. Jika dibagi rata, setiap kelurahan mendapatkan Rp 325 juta. "Sebelum digunakan, kami akan konsultasikan dulu ke Kemendagri," katanya.

Menurut dia, konsultasi ke Kemendagri berkaitan dengan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawabannya tentang dana kelurahan. "Itu (hasil konsultasi) menjadi rujukan tindak lanjut Gubernur DIY," imbuhnya.

Maladi mengatakaan, rencananya dana kelurahan cair pada Maret mendatang. Dia berharap aparat kelurahan bisa mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. "Jangan sampai overlap kegiatan. Perhatikan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Bappeda yang mengarahkan," ungkapnya.

Ketua Komisi A Eko Suwanto mengatakan, dana kelurahan seharusnya mampu mendorong perbaikan perekonomian warga. Misalnya penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan sarana prasarana. "Apalagi saat ini Pemda DIY sedang mengalakkan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan yang masih berada di angka 12.03 persen," ungkapnya. []