Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku geram begitu mengetahui temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) perihal Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan dana lebih dari Rp 1 triliun untuk keperluan media sosial dan menggunakan jasa influencer.
Dia heran dengan adanya pemborosan dana sedemikian besar, lantaran pada saat yang bersamaan anggaran untuk lembaga riset yang sedang bekerja keras menyiapkan vaksin virus Corona saja hanya menerima anggaran sekitar Rp 5 miliar.
Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra, daripada kesehatan dan keselamatan rakyat
Ia menyebut, hasil kerja para peneliti vaksin sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemi Covid-19, ketimbang menghamburkan dana untuk sewa jasa influencer.
Baca juga: ICW Bocorkan Deretan Artis Jadi Influencer Jokowi
"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra, daripada kesehatan dan keselamatan rakyat," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 21 Agustus 2020.
Ia menegaskan, ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Sebab, saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti, ketimbang celotehan para influencer.
Untuk itu Mulyanto mendesak pemerintah untuk lebih serius mendorong riset vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), agar persoalan wabah menular ini cepat tertangani.
"Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya, termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan Covid-19," ujarnya.
Lebih lanjut, Mulyanto meminta Pemerintahan Jokowi lebih serius mendukung kerja peneliti vaksin Covid-19 dengan cara menambah anggaran yang lebih memadai.
"Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin," tuturnya.
Baca juga: ICW Kuak Guyuran Rp 90 M dari Jokowi untuk Influencer
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menggunakan jasa influencer dari kalangan artis untuk menyosialisasikan beberapa program pemerintah.
Dalam paparannya, peneliti ICW Egi Promayogha mengatakan, pihaknya memeroleh data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik pemerintah. Egi membeberkan, penelitian tersebut dilakukan pada 14 sampai 18 Agustus 2020.
"Kami menemukan ada 68 paket pengadaan dengan kata kunci 'media sosial' (di LPSE) dan total anggarannya mencapai Rp 1,16 triliun. Nah sisanya memang kita tidak mengetahui secara rinci apa portal atau lokasinya, kecuali ada dua paket pengadaan yang secara terang mencantumkan YouTube," ujar Egi dalam diskusi yang digelar daring, Kamis, 20 Agustus 2020.
Egi menjelaskan, khusus untuk influencer, pemerintah pusat telah menghabiskan total anggaran belanja sebesar Rp 90,45 miliar sejak tahun 2014.
Dia memberikan contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mencantumkan paket pengadaan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun anggaran 2019.
"Menariknya, ada pencatuman secara langsung siapa influencernya. Artis yang digaet adalah Gritte Agatha dan Ayushita. Jumlahnya sendiri dalam ukuran saya lumayan besar ya, Rp117,700 juta penawaran awalnya," kata dia.
"Contoh lain, artis yang digaet Ahmad Jalaluddin Rumi, anaknya Ahmad Dhani, dan Ali Syakieb," tuturnya. []
