Daftar Besaran UMK 2021 di 38 Daerah di Jawa Timur

Gubernur Jatim telah mengesahkan SK tentang besaran UMK tahun 2021 di 38 kabupaten/kota. Ada 27 daerah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.
Ilustrasi penerimaan upah di tahun 2021 yang tidak dinaikkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI. (Foto: Tagar/Getty Images)

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumumkan besaran Upah Minimum (UMK) 38 kabupaten/kota tahun 2021. Besaran UMK 38 kabupaten/kota berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.

Berdasarkan pengumuman Pemprov Jatim, kenaikan tertinggi UMK 2021 yakni sebesar Rp100 ribu di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. Pengumuman besaran UMK 2021 tersebut tampaknya tidak sesuai dengan keinginan buruh yang menginginkan kenaikan Rp600 ribu.

Semoga keputusan ini diterima oleh pengusaha dan pekerja.

Sekretaris Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono mengatakan penetapan UMK 38 daerah berdasarkan kesepakatan rapat beberapa kali dengan tripartit yakni pengusaha, buruh, dan Disnakertrans. Heru berharap dengan diumumkannya UMK tersebut, semua pihak bisa menerima dengan baik.

"Ini adalah keputusan ibu gubernur berdasarkan hasil rapat yang kita (Dewan Pengupahan) lakukan. Semoga keputusan ini diterima oleh pengusaha dan pekerja," ujarnya saat jumpa pers, Minggu malam, 22 November 2020.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengungkapkan ada 11 daerah yang tidak mengalami perubahan UMK tahun 2021. Sebelas daerah tersebut diantaranya Jombang, Tuban, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Bangkalan, Nganjuk, Sumenep, Kota Madiun, dan Sampang.

"Dari 38 daerah di Jatim, 27 kabupaten/kota di Jatim UMK mengalami kenaikan," kata dia.

Berikut besaran UMK tahun 2021 di Jatim:

1. Kota Surabaya: Rp 4.300.479,19

2. Kabupaten Gresik: Rp 4.297.030,51

3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.293.581,85

4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.290.133,19

5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4.279.787,17

6. Kabupaten Malang: Rp 3.068.275,36

7. Kota Malang: Rp 2.970.502,73

8. Kota Pasuruan: Rp 2.819.801,59

9. Kabupaten Kota Batu: Rp 2.819.801,59

10. Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095,88

11. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.553.265,95

12. Kabupaten Tuban: Rp 2.532.234,77

13. Kabupaten Lamongan: Rp 2.488.724,77

14. Kota Mojokerto: Rp 2.481.302,97

15. Kabupaten Jember: Rp 2.355.662,91

16. Kota Probolinggo: Rp 2.350.000,00

17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.314.278,87

18. Kota Kediri: Rp 2.085.924,76

19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.066.781,80

20. Kabupaten Kediri: Rp 2.033.504.705,75

21. Kabupaten Tulungagung: Rp 2.010.000,00

22. Kabupaten Blitar: Rp 2.004.705,75

23. Kota Blitar: Rp 2.004.705,75

24. Kabupaten Lumajang: Rp 1.982.295,10

25. Kabupaten Pacitan: Rp 1.961.154,77

26. Kabupaten Ngawi: Rp 1.960.510,00

27. Kabupaten Bondowoso: Rp 1.954.705,75

28. Kabupaten Bangkalan: Rp 1.954.705,75

29. Kabupaten Nganjuk: Rp 1.954.705,75

30. Kabupaten Sumenep: Rp 1.954.705,75

31. Kota Madiun: Rp 1.954.705,75

32. Kabupaten Madiun: Rp 1.951.588,16

33. Kabupaten Trenggalek: Rp 1.938.321,73

34. Kabupaten Situbondo: Rp 1.938.321,73

35. Kabupaten Pamekasan: Rp 1.938.321,73

36. Kabupaten Ponorogo: Rp 1.938.321,73

37. Kabupaten Magetan: Rp 1.938.321,73

38. Kabupaten Sampang: Rp 1.938.321,73.[]

Berita terkait
Kapolda Jatim Baru Pernah Menangani Kasus Ratna Sarumpaet
Tampuk kepemimpinan di Polda Jatim berganti. Irjen Fadhil Imran dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya, penggantinya adalah Irjen Nico Afinta.
Loket Pengurusan STNK Ditlantas Polda Jatim Terbakar
Polda Jatim memastikan pelayanan STNK di ruang RTMC tidak akan terganggu, karena hanya satu loket yang terbakar.
Gringsing Angkat Batik Jatim di East Java Fashion Harmony
Pemprov Jawa Timur menggelar East Java Fashion Harmony menjadi ajang membangkitkan industri batik.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.