Jakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa, 23 Maret 2021, menyetujui 33 rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan 246 RUU masuk Prolegnas Perubahan Tahun 2020 - 2024.
Dari 33 rancangan undang-undang, 21 rancangan undang-undang usulan Dewan Perwakilan Rakyat, 10 rancangan undang-undang usulan Pemerintah, dan 2 rancangan undang-undang usulan Dewan Perwakilan Daerah.
Berikut 33 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Usulan Dewan Perwakilan Rakyat
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. (Diusulkan bersama pemerintah).
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Prolegnas 2020—2024 tertulis: RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (Diusulkan bersama Pemerintah).
- RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
- RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
- RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
- RUU tentang Praktik Psikologi.
- RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
Usulan Pemerintah
- RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020—2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).
- RUU tentang Ibu Kota Negara. (Omnibus law)
- RUU tentang Hukum Acara Perdata
- RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020—2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).
- RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Usulan Dewan Perwakilan Daerah
- RUU tentang Daerah Kepulauan.
- RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
- Daftar RUU Kumulatif Terbuka
- Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
- Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Berita terkait