Daddy Rohanady Minta Agar Warga Jabar Tunda Mudik

Anggota DPRD Jabar dari Partai Gerindra, Daddy Rohanady, ingatkan masyarakat Jabar untuk menunda mudik di tahun ini untuk tekan penyebaran Covid-19
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra, Daddy Rohanady. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Bandung - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra, Daddy Rohanady. mengingatkan masyarakat Jawa Barat untuk menunda mudik di tahun ini. Karena selain untuk menekan penyebaran Covid-19, juga karena mudik saat ini dirasa sangat sulit bagi masyarakat.

“Mudik, mundur sakedik (mudiknya diundur atau ditunda). Mudik tahun ini pasti lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tagar di Bandung, Senin. 11 Mei 2020.

Pertama, menurut Daddy, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mereka yang akan mudik harus memiliki tugas dari atasannya atau kepala kantor dan surat keterangan bebas Covid-19. Bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) juga harus menunjukkan surat PHK. “Wabah dari Wuhan, China, ini memang bikin semua orang susah,” jelas dia.

Kedua, masih terkait dengan PSBB, adanya penyekatan yang relatif ketat. Berdasarkan laporan yang masuk, Jakarta-Surabaya saja ada sekitar 100 penyekatan. Meskipun demikian, masih saja ada pemudik yang nekat. “Ada contoh menarik, ada pemudik yang sudah menunggu 2 hari 1 malam di Merak tetapi nyatanya harus balik lagi ke Jakarta,” terang dia.

Ketiga, karena ongkos mahal. Sejak diberlakukannya PSBB, bus atau kendaraan umum lainnya hanya bisa ditumpangi setengah dari kapasitasnya. Hal ini untuk kepentingan social distancing (jaga jarak). Otomatis harga tiket pun rata-rata naik menjadi dua kali lipat. “Padahal, tanpa Covid-19 pun biasanya harga tiket sudah naik menjelang lebaran,” kata dia.

Keempat, isolasi di kampung halaman. Kalau pun lolos dari penyekatan dan akhirnya tiba dengan selamat di kampung halaman. Masih ada persoalan lain, yakni isolasi. Para pemudik akan dikarantina selama 14 hari. “Itupun kalau mereka juga menerapkan PSBB secara ketat di daerah,” kata dia.

Kelima, setelah lolos dari penyekatan dan bisa mudik. Pemudik diharuskan harus kembali masuk tetapi masih harus menghadapi PSBB di daerahnya. Selain terkendala aturan, harga ongkos kembali ke kota pun pasti akan mahal. “Pemudik harus bersiap dengan berbagai persyaratan yang memungkinkannya masuk kota kembali. Oleh karena itu, banyak keluarga yang akhirnya menjadwal ulang alias memundurkan mudiknya,” ujar Daddy.

Mengingat banyaknya kendala, kesulitan di lapangan untuk mudik, ditambah dengan ongkos pun mahal, dan kembali lagi terhadap larangan mudik untuk menekan persebaran Covid-19. Alangkah baiknya memang mudik ditunda terlebih dahulu  (adv). []

Berita terkait
Jabar Akan Terapkan PSBB Tingkat Provinsi 6 Mei 2020
Pemprov Jabar akan terapkan PSBB tingkat provinsi mulai Rabu 6 Mei 2020, didasari oleh kebutuhan mendesak pengajuan kepada pemerintah pusat
0
Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK pada Hewan Ternak
Pemerintah akan bentuk Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk menanggulangi PMK yang serang hewan ternak di Indonesia