Jakarta, (Tagar 16/3/2019) - Warganet dibuat bertanya-tanya setelah Mahfud MD mencuitkan ihwal kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring total 5 orang, termasuk Ketua Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Romahurmuziy.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyebut "Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta - ASUMSI --> As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time.!," cuit @mohmahfudmd di Twitter yang ia kelola, Jumat (15/3).
Sontak, tulisan Mahfud yang menyertakan judul serta link berita daring membuat warganet menduga-duga bahwa dirinya sudah tahu menahu bila Romy tinggal menunggu waktu, yang kemudian diringkus KPK dalam OTT terkait suap jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
Namun, hal tersebut disangkal langsung oleh Mahfud. Ia menegaskan bahwa lembaga antirasuah sejatinya bersikap independen, tanpa pandang bulu menjegal tindak pidana korupsi (tipikor) dari kubu mana pun. Lebih lanjut Mahfud menyatakan, dalam tipikor tidak ada yang dianakemaskan dan dianaktirikan.
"Sdh sy bilang, @KPK_RI itu independen,tak bisa dihalangi atau disuruh oleh siapa pun utk menangkap koruptor. Dari kubu mana pun ada wakilnya di tahanan KPK. Tak ada partai yg dianakemaskan atau dianaktirikan. Anda yg cinta kebaikan utk masa depan negara layak mendukung @KPK_RI," tulis Mahfud.
Selain itu Mahfud juga mengklarifikasi bahwa ada media berikut warganet yang keliru mengutip pernyataannya. Padahal, dia menyebut 'dijejak, bukan 'dijebak.
"Ya, tak mungkinlah saya bilang "Romy dijebak oleh @KPK_RI "; yang saya bilangkan adalah "Romy dijejak oleh KPK". Beda, kan?," cuitnya, mengklarifikasi permasalahan agar tidak berpolemik.
"Ada media dan tuips yg keliru mengutip, menyebut saya pernah bilang kpd Romy, "Hati-hati Anda dijebak oleh KPK". Yang benar "dijejak" (bkn dijebak). Itu jelas di teve kemarin sore," tegasnya
Untuk diketahui, Mahfud sempat bersitegang dengan Rommy, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Agustus 2018. Mahfud menekankan dirinya ikut memburu Setya Novanto yang memiliki kasus korupsi.
"Mas, Anda (Rommy) ini kok ngomongnya beda waktu ketemu saya, jangan main-mainlah. Dulu Setya Novanto punya kasus korupsi lalu dia senyum-senyum saja, aman dan dia bilang dilindungi oleh presiden. Lalu saya bilang ke presiden melalui Pak Pratikno, apa betul melindungi Setya Novanto, Pratikno bilang Presiden netral dalam kasus hukum. Saya buru Novanto dan akhirnya masuk bui. Makanya saya bilang jangan main-main, saya bilang," ucap Mahfud di ILC kala itu.
Rommy yang merupakan ketum partai berlogo Ka'bah, telah menyatakan dukungan penuh terhadap capres petahana Joko Widodo atau Jokowi untuk melanjutkan tongkat kepemimpinannya selama 2 periode menjabat sebagai Presiden RI.
Senada dengan pemikiran Mahfud, dalam memberangus korupsi di Indonesia, Wakil Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional (TKN) Tina Talisa mempertegas jika ada yang terbukti melakukan tipikor maka yang dilihat adalah tindakannya, bukan siapa pelakunya.
Ia menilai, langkah KPK sudah tepat, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk menangkap Rommy. Sebab, ada delik pidana yang dilanggar oleh Ketum PPP.
"Yang dilihat adalah tindakannya, bukan siapa yang melakukakannya. Jadi, kalau semisal ada yang melakukan tindakan pidana, maka yang diproses adalah tindakan pidananya, bukan karena proses dia siapa,” ucap Tina di Posko Cemara, Jumat (15/3) sore.
"Contohnya, OTT KPK Ketum PPP itu adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh KPK, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya KPK, sesuai dengan kewenangannya bahwa yang terlibat di dalamnya adalah ketum PPP. Terkait dengan kasus hukum, pak Jokowi selalu menyatakan bahwa semuanya setara di mata hukum, tidak ada intervensi," jelasnya.
Namun, menurut Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan, kasus korupsi memang jadi isu seksi yang bisa menjerat kubu mana pun, baik kubu petahana atau kubu oposisi.
"Sebagai sebuah isu, kasus korupsi bisa menjadi 'seksi' untuk dipertarungkan di jagad wacana. Masalahnya semua parpol termasuk di kubu 02 juga tak bersih dari korupsi. PKS juga pernah ketumnya terjerat korupsi," kata Bakir.
Bakir memprediksi kasus korupsi yang menjerat tokoh politik atau petinggi partai, seperti Ketum PPP Rommy, justru tak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas calon presiden yang didukung di Pilpres 2019. Kasus korupsi dinilainya hanya seksi di isu saja, namun tak berpengaruh terhadap elektabilitas.
"Terhadap elektabilitas tidak terlalu berpengaruh karena korupsi cenderung seksi di isu tapi lemah sanksi sosialnya. Sikap permisif masyarakat terhadap korupsi menyebabkan kasus korupsi tidak banyak berpengaruh terhadap elektabilitas. Seperti sering saya sebutkan beberapa kasus calon kepala daerah yang jelas-jelas tersangka masih dipilih oleh masyarakat," pungkasnya.
Baca juga: Rommy PPP Kena OTT KPK, Ini Komentar Mahfud MD
