Jakarta - Pakar kebijakan publik Lisman Manurung meminta pemerintah daerah (pemda) tak hanya lempar tanggung awab kepada pusat terkait pencegahan sebaran virus corona di kereta rel listrik (KRL) Commuter Line. Adapun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengeluhkan tiga penumpang KRL Bekasi-Jakarta dinyatakan positif Covid-19 lewat media sosial.
Musababnya, kata Lisman, KRL tidak dapat diberhentikan operasinya di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah pusat juga telah menjelaskan belum adanya kesiapan menanggung dampak sosial dan ekonomi dari berhentinya KRL.
Tidak mungkin PT KAI dibebani karena pos anggarannya terbatas.
Selain itu, perkantoran dan usaha yang meliputi 11 sektor di Jakarta juga masih dibolehkan beroperasi selama masa PSBB. Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir pemberhentian KRL justru melahirkan masalah baru.
"Kan Pak Jokowi sudah bilang agar jangan asal minta lockdown. Sudahkah dibuatkah mapping atas isu-isu yang mencuat oleh implementasi sebuah kebijakan?" kata Lisman kepada Tagar, Rabu, 6 Mei 2020.
Sejumlah penumpang berjalan di dekat gerbong KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Rabu, 15 April 2020. (Foto: Antara/Arif Firmansyah/aww)Oleh karena itu, kata Lisman, pemda sebaiknya turun tangan menekan sebaran virus di KRL. Tak hanya menunggu putusan pemberhentian oprasional KRL dari pusat. "Itulah yang dikuatirkan pemerintah pusat. Pemda tidak membantu perusahaan KAI (kereta Api Indonesia) agar ikut membuat pos seleksi atau cek suhu dan disinfektan di wilayahnya masing-masing," kata pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia ini.
Lisman berpendapat PT KAI tak mungkin mendirikan pos-pos itu di setiap kota dan kabupaten di Jabodetabek tanpa bantuan pemda masing-masing. Oleh karena itu, pemda harusnya bersedia turun tangan membantu.
"Tidak mungkin PT KAI dibebani karena pos anggarannya terbatas. Saya pikir Kementerian Perhubungan atau PT KAI perlu menyurati pemkab atau pemkot agar kooperatif," ujarnya.
Baca juga:
- KRL Stop Operasi, Luhut Cemas Warga Tak Bisa Traveling
- Penyebab Pemakai KRL Bogor-Jakarta Rawan Kena Corona
- Polemik KRL Stop Operasi, Luhut dan Pemda Nihil Solusi
Pemda misalnya mendirikan bilik disinfektan dan pos cek suhu badan di setiap pintu masuk stasiun di wilayah masing-masing. Penyelenggaranya pun dari pemda lantaran personil dari KAI mungkin tak mencukupi bertugas di sana.
"Yang kita hindari dalam tiap kebijakan publik salah satunya warga lain merasa pemerintah terlalu keras," ujarnya.
Jika warga merasa tertekan, kata Lisman, akan timbul reaksi dari masyarakat. Inilah mengapa kepala daerah harus tepat mengeluarkan suatu kebijakan. "Kebijakan publik juga harus equitable, artinya, orang yang tak terkait pun menilai itu tepat. Jadi resistensi publik minimal," katanya.
Sejak PSBB tahap pertama dimulai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meminta ke pusat agar oprasional KRL dihentikan demi mencegahnya sebaran corona. Hanya saja pusat belum memberikan restu hingga hari ini.
Kemudian pemda Jawa Barat melakukan uji swab di stasiun Bogor, Senin, 27 April 2020. Lima hari kemudian, Ridwan Kamil menyampaikan hasilnya: tiga dari 325 penumpang KRL terdeteksi positif corona.
"Ini artinya KRL yang masih padat bisa menjadi transportasi OTG (orang tanpa gejala) pembawa virus. PSBB bisa gagal. Sudah dilaporkan ke gugus tugas pusat dan Kemenhub. Semoga ada respons terukur dari pihak operator KRL," ujarnya. []
