Cirebon - Cirebon terpilih menjadi salah satu kota yang diprioritaskan dalam program pengembangan kota layak huni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini, Asian Development Bank (ADB) sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon terkait program ini.
Senior Project Officer ADB, Anastasia Caroline mengatakan program pengembangan kota layak huni berkelanjutan adalah program pembangunan infrastruktur. Kota Cirebon dipilih karena masuk prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, untuk pengembangan kawasan pesisir.
Menurut Anastasia, pihaknya masih belum bisa banyak memberikan informasi terkait program kota layak huni berkelanjutan, sebab masih menunggu arahan Direktorat Cipta Karya PUPR. "Untuk saat ini masih tahap penjajakan, sebab ADB masih menunggu arahan dari Direktorat Cipta Karya PUPR untuk tindaklanjut kegiatan ini supaya bisa masuk prioritas program di tahun 2020-2024,"tuturnya usai bertemu Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati di Balaikota Cirebon, Kamis, 27 Februari 2020.
Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengatakan Pemda Kota Cirebon akan berupaya memenuhi segala persyaratan agar dapat menjalankan program kota layak huni. Menurut politisi Partai Nasdem ini, salah satu kendala adalah penyesuaian dengan peraturan baru dalam waktu singkat. "Jika Pemda terlambat memenuhi syarat batas waktu yang telah ditentukan maka akan terkunci dan tidak bisa mengajukan program,” ucapnya.
Hal yang akan dilakukan Pemda Kota Cirebon, kata Eti, dalam menyikapi perubahan aturan yaitu mensinerjikan jajarannya dengan pihak terkait agar target-target yang diinginkan bisa tercapai. “Jika salah satu saja tidak bisa bersinerji, maka ini akan sulit bagi Pemda Kota Cirebon,” katanya. []