TAGAR.id, Jakarta - China menyatakan akan mengupayakan secara maksimal “penyatuan kembali secara damai” dengan Taiwan, setelah retorika tentang status negara pulau itu kembali menyulut ketegangan antara China dan Barat.
China bersedia melakukan "upaya maksimal” untuk "penyatuan kembali secara damai” dengan Taiwan, kata seorang juru bicara pemerintah China pada Rabu, 21 September 2022, setelah berminggu-minggu manuver militer dan latihan perang oleh Beijing dekat pulau itu.
China sejak dulu mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, sekalipun Taiwan memiliki pemerintahan sendiri yang dipilih secara demokratis.
Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan China dan mengatakan, hanya penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka. China telah melakukan latihan militer di dekat Taiwan sejak awal bulan lalu. Sebelumnya, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei, dan menyulut kemarahan China, yang menembakkan rudal ke perairan dekat Taiwan.
Ma Xiaoguang, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di China, mengatakan pada konferensi pers di Beijing menjelang Kongres Partai Komunis, bahwa China bersedia melakukan upaya terbesar untuk mencapai "penyatuan kembali secara damai”. Kongres Partai Komunis China yang digelar sekali dalam lima tahun akan berlangsung bulan depan.
Kunjungan Ketua Parlemen AS, Nancy Pelosi, ke Taipei awal Agustus 2022 sempat menyulut kemarahan China. (Foto: dw.com/id - ASSOCIATED PRESS/picture alliance)
China tetap mengklaim Taiwan sebagai provinsinya
"Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali," kata Ma Xiaoguang. Tekad China untuk melindungi wilayahnya tidak tergoyahkan, tambahnya. China telah mengusulkan model "satu negara, dua sistem" untuk Taiwan, mirip dengan formula yang berlaku di Hong Kong, saat pulau itu dikembalikan oleh Inggris kepada China pada 1997.
Tapi, perkembangan di Hong Kong kemudian ternyata sama dengan yang terjadi di China daratan. Beijing memberlakukan sistem yang sangat represif, menangkapi oposisi serta menindas segala bentuk protes dan kebebasan berpendapat.
Ma Xiaoguang mengatakan Taiwan dapat memiliki "sistem sosial yang berbeda dari daratan" yang memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama, tetapi itu "di bawah prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan".
Semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal itu, menurut jajak pendapat, terutama setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun 2020 setelah kota itu diguncang protes anti-Beijing.
China juga selalu menunjukkan kekuatan militernya untuk menekan Taiwan, dan pada tahun 2005 mengesahkan undang-undang yang memberi negara itu dasar hukum untuk tindakan militer terhadap Taiwan, jika negara pulau itu secara resmi menuntut pengakuan internasional dan mengukuhkan pemisahan diri dari China daratan. Hingga kini, kebanyakan negara, termasuk Indonesia, tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat karena takut ancaman China.
Aksi dukungan terhadap Nancy Pelosi di Taipei, Taiwan. (Foto: dw.com/id/Ann Wang/REUTERS)Taiwan tolak klaim kedaulatan China
China telah menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sejak dia pertama kali menjabat tahun 2016, karena menganggap dia seorang "separatis". Tsai-Ing-wen telah berulang kali menawarkan untuk berbicara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati. Sementara, pendahulu Tsai Ing-wen, Ma Ying-jeou, pernah mengadakan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping di Singapura tahun 2015.
Qiu Kaiming, kepala departemen penelitian di Kantor Kerja Taiwan, mengatakan pertemuan X jionping dan-Ma Ying-jeou menunjukkan adanya "fleksibilitas strategis" soal Taiwan. Itu "menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang China di kedua sisi Selat benar-benar bijaksana dan cukup mampu memecahkan masalah mereka sendiri", tambahnya.
Pemerintah Taiwan menegaskan, karena pulau itu tidak pernah diperintah oleh Republik Rakyat China, maka klaim kedaulatan China atas Taiwan tidak berlaku. [hp/yf (rtr, ap)/dw.com/id. []
