Jakarta - Chandra Marta Hamzah kian santer menjadi perbincangan setelah mendapat panggilan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada Senin, 19 November 2019.
Chandra Hamzah merupakan sedikit dari ahli hukum yang memiliki empat lisensi sekaligus.
Chandra mulai dikenal publik pada 1009, ketika itu terjadi perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sampai muncul istilah Cicak vs Buaya. Cicak dianalogikan sebagai KPK dan Buaya sebagai Polri.
Istilah itu pertama kali muncul dari pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri saat itu, Komjen Susno Duadji. Ia mengatakan cicak kok mau melawan buaya.
Akibat ketegangan itu, Chandra Hamzah dan pimpinan KPK lainnya, Bibid Samad Rianto dipidanakan.
Siapa Chandra Hamzah?
Chandra Hamzah merupakan anak kedua dari tiga orang bersaudara dari pasangan Jamhir Hamzah dan Kamsidar asal Koto Nan Ampek, Payakumbuh, Sumatera Barat.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Chandra sempat menjadi Komandan Resimen Mahasiswa UI dan Ketua Senat Mahasiswa UI.
Selesai kuliah, Chandra memiliki andil lahirnya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Ia juga sempat aktif di YLBHI sebelum bekerja di PT Unilec Indonesia.
Setelah itu ia memulai karier sebagai pengacara di sejumlah firma hukum, hingga ia menjadi co-founder Assegaf Hamzah and Partners.
Chandra Hamzah merupakan sedikit dari ahli hukum yang memiliki empat lisensi sekaligus, yakni lisensi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum Pajak, Konsultan Hukum Pasar Modal, dan Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat.
Pria kelahiran Jakarta, 25 Februari 1967 ini pernah menjabat sebagai wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN )'s Legal Division (2005-2007), dan ketua Asosiasi Pengacara Kekayaan Intelektual Indonesia (2006-2007).
Kepiawaiannya dalam hukum dan kriminal membuatnya mendapat kepercayaan resmi dari pemerintah Indonesia. Amanat bertindak sebagai anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) RI.
Selang setahun bergabung, Chandra beralih menjadi anggota Tim Persiapan Pembentukan Komisi Anti Korupsi. Ia diberikan kepercayaan untuk bertindak sebagai wakil ketua KPK bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data pada 2007-2011.
Pada tahun 2009, karena berani menindak korupsi di Kepolisian Republik Indonesia, Chandra dipidanakan bersama Bibid Samad Rianto. Kemudian pada 5 Januari 2011 Chandra Hamzah dinyatakan bebas.
Kemudian pada akhir tahun 2014, Chandra ditunjuk Menteri BUMN Rini M Sormarno untuk menduduki posisi Komisaris Utama PLN. Ia dibantu oleh Hasan Bisri dan Budiman (mantan KASAD) sebagai anggotanya.
Pendidikan
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995.
Karier
- YLBHI sebagai asisten pembela umum.
- Staf hukum PT Unelec Indonesia (UNINDO).
- Pengacara pada firma hukum Erman Radjaguguk & Associates.
- Partner pada firma hukum Hamzah Tota Mulia.
- Pengacara senior pada firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo.
- Partner pada Assegaf Hamzah & Partners.
- Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), 2000-2001.
- Anggota Tim Persiapan Pembentukan Komisi AntiKorupsi.
- Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data, 2007-2011.
Penghargaan
- Integrity Award dari World Bank, 2010.
