Cerita Kapolda Soal Negosiasi dengan KKB

Berkaitan masalah negosiasi yang sudah dilakukan, hanya dua yang terjadi, saat seorang ibu mau melahirkan dan seorang pria yang sakit boleh keluar dari area isolasi.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tembagapura. (Foto: Istimewa)

  • Jayapura, (Tagar 16/11/2017) - Kapolda Papua Irjen Pol Drs Boy Rafli Amar MH menyampaikan akan tetap fokus pada upaya penyelamatan atas nama kemanusiaan dalam melakukan langkah-langkah penyelamatan.

"Dalam kesempatan ini, Boy Rafli menyampaikan, akan tetap fokus upaya penyelamatan, atas nama kemanusiaan dalam melakukan langkah-langkah penyelamatan. Rasa aman berkaitan dengan masalah kondisi privasi yang tentunya mereka miliki, jadi kami berterimakasih atas support dan dukungan. Kami sudah pelajari bahwa mereka kelompok kriminal bersenjata tidak segan-segan menghabisi nyawa, dan itu sudah terbukti," katanya.

Disampaikan juga, langkah persuasif dan preventif telah dilakukan. Pilihan yang harus dilakukan aparat negara atas nama Undang-undang, untuk kegiatan yang diperlukan dalam rangka memulihkan keamanan masyarakat, diupayakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Jika kami urut yang diselamatkan yakni balita, ibu-ibu, orang tua, laki laki yang mereka menginginkan segera meninggalkan tempat ini, karena masyarakat asli Papua banyak yang mengeluh di Banti, cukup banyak karyawan PT Freeport yang tidak dapat masuk kerja karena berkantor di Tembagapura, dan ada juga karyawan yang saat ini tidak dapat pulang ke Banti dan Kimbely karena keluarganya tinggal di dua desa yang saat ini diisolasi oleh KKB," ungkapnya.

Dalam catatannya, kiprah kelompok kriminal bersenjata (KKB) ini sudah  banyak catatan kriminalnya. Sejumlah personil  gugur dalam mengamankan kondisi  dari pengaruh serangan kelompok kriminal bersenjata.

Kondisi mencekam masyarakat yang tidak memiliki kebebasan, tidak mendapatkan suplai makanan yang baik, dapat dikatakan telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Kondisi ini sangat melanggar hukum, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum.

"Kami harus terus berpikir mencari jalan keluar, bagaimana masyarakat yang belum bisa kita bantu dan selamatkan dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Kami telah membentuk satgas terpadu, TNI-POLRI bersatu untuk melaksanakan tugas, Berkeyakinan dalam menyelamatkan nilai kemanusiaan yang terjadi di kampung Banti dan Kimbely," katanya.

Kapolda terus menghimbau KKB jangan melakukan aksi kekerasan dan segera menyerahkan diri.

"Jadi sekali lagi dihimbau kepada kelompok kriminal bersenjata jangan lakukan aksi kekerasan, disitu ada Polsek Tembagapura. Kami tidak akan lakukan apa apa, letakan dengan baik, senjata itu ilegal, barang bukti pembunuhan itu berikan kepada petugas, jadi tentunya pada kesempatan ini tidak ada salahnya kami sampaikan menyerahkan diri. NKRI adalah negara yang memiliki kedaulatan hukum yang pasti, jadi mereka itu kami himbau tidak lagi lakukan aksi seperti itu," ujarnya.

Negosiasi Hanya 2 Kali

Berkaitan masalah negosiasi yang sudah dilakukan, hanya dua yang terjadi, saat seorang ibu mau melahirkan dan seorang pria yang sakit boleh keluar dari area isolasi.

“Itu buah nego yang dilakukan tokoh adat, pada akhirnya ibu melahirkan boleh, bapak sakit boleh keluar. Tapi kita harus melihat bahwa di desa itu ada ribuan orang, yang belum tentu dalam kondisi baik, kondisinya terintimidasi, ada keperluan pribadi yang tidak terpenuhi, contohnya hak untuk mendapatkan makan, ada pelanggaran HAM karena ada sejumlah umat manusia yang kebutuhan pokok pribadinya tidak terpenuh. Tentu kita berpikir bagaimana yang ribuan orang itu? Seorang warga negara tidak dibenarkan melakukan seperti itu," katanya.

Disampaikan Kapolda, soal pendistribusian bahan makanan, pihaknya sedang berupaya mencari solusi. "Untuk masalah bahan makanan, kita berupaya juga mencari solusi, termasuk nego agar diperbolehkan. Kita melihat hari ke berapa itu, bisa mengambil, diberikan kesempatan berbelanja. Kemudian cara lain sebenarnya bisa saja seperti dengan di drop helikopter. Kalau jalan lain ya, jalan pegunungan, lewat mana itu, sedangkan daerah pegunungan ya mereka disitu, kemungkinan drop heli bisa, tapi dari segi keamanan sangat riskan," pungkasnya (tri)

Berita terkait