Oleh: Fetra Tumanggor

Ketika itu, di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta, menyinggung surat Al-Maidah ayat 51.

Sejak saat itu gelombang protes pun bermunculan. Mereka protes dan menuduh Ahok menista agama Islam. Mereka yang jauh sebelum itu membenci Ahok karena sikapnya yang super tegas memimpin Jakarta, seakan mendapat amunisi yang sangat tajam untuk menembak Ahok. 

Gelombang unjuk rasa terhadap Ahok silih berganti dengan puncaknya terjadi pada 2 Desember 2016 yang terkenal dengan sebutan 'Gerakan 212'. Kelompok agama, partai, dan tokoh-tokoh nasional yang selama ini membenci Ahok dan Pemerintahan Jokowi seakan dapat panggung. Seperti diketahui, Ahok identik dengan Jokowi. 

Ahok pun meminta maaf.

"Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016).

Meski telah meminta maaf, proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan. Ia akhirnya dihukum penjara selama dua tahun.

Kisah Ahok ini benar-benar mengubah konstelasi perpolitikan secara nasional. Kelompok oposisi merapatkan barisan dan mendompleng kelompok agama yang melawan Ahok dan Jokowi. Mereka terus menggulirkan isu agama bahwa Jokowi tidak membela kepentingan umat Islam. 

Sebagian rakyat termakan isu agama ini dan akhirnya ikut mecela, bahkan memaki Pemerintahan Jokowi. Hal ini tampak jelas terutama di ranah media sosial. Perang kata-kata antara pendukung pemerintah dengan pendukung oposisi sudah tak pantas. Istilah cebong dan kampret pun muncul untuk mengidentifikasi mereka yang mendukung pemerintah dengan yang anti pemerintah.

Dalam Pilkada serentak 2018 lalu, istilah ini kerap muncul di berbagai daerah. Lihat misalnya yang terjadi di Sumatera Utara, Jawa Barat, atau Jawa Tengah, isu kelompok ini yang lebih menguat dibanding memilih karena pilihan rasional.   

Politikus kelas teri sampai kelas kakap pun memanfaatkan momentum 'perkelahian' antar pendukung ini. Pihak oposisi selalu memelihara isu agama ini untuk tetap punya senjata. Politikus Partai PKS Mardani Ali Sera, misalnya, memanfaatkan momentum ini dengan melepas jargon #2019GantiPresiden, walau dia tak bisa sebut nama diganti dengan siapa. 

Momentum tahun politik 2018 ini menuju Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 semakin memanaskan situasi yang sebelumnya sudah panas. 

Pilihan politik pun akhirnya cenderung tidak objektif. Beragam diskusi tentang situasi ekonomi, politik, keamanan negara semuanya akhirnya hanya bermuara kepada persoalan agama atau kelompok yang mengarah ke suku (dengan munculnya kembali kata-kata pribumi atau asing dan aseng).

Ketika politik nasional semakin mendekati pada pertarungan pemilihan pemimpin nasional, Pilpres 2019, pada akhirnya pilihan terhadap figur yang mewakili kelompok (agama) lebih dominan dibanding kemampuan objektif. 

Jokowi pun akhirnya memilih jalan ini dan KH Ma'ruf Amin menjadi pilihan terbaik dibanding pilihan dilematis lainnya. Toh Ma'ruf Amin sebenarnya juga punya pengalaman di bidang pemerintahan dan ekonomi.

Jokowi tentu sudah memperhitungkan semua ini dengan baik. Bagi Jokowi keutuhan NKRI jauh lebih penting dibanding memilih calon lain yang lebih rentan diganggu. Pihak oposisi akan berpikir ulang menggunakan senjata agama untuk menembak Jokowi yang kini didampingi Ma'ruf Amin. Bunuh diri namanya jika isu agama digunakan menyerang Ma'ruf Amin. 

Dan Ahok pun punya peran yang sangat besar menjadikan Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi.