Medan, (Tagar 25/4/2018) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pelaku usaha dan regulator Provinsi Sumatera Utara membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD). Pembentukan Komite itu dilakukan guna menekan tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor swasta.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap adanya komite tersebut dapat menjadi wadah komunikasi efektif antara regulator dengan perwakilan entitas usaha. Pembentukan KAD, imbuhnya, juga menjadi bentuk kerja sama KPK dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Pembentukan Komite ini diharapkan akan membuat iklim persaingan di dunia usaha akan semakin sehat. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan integritas para pelaku usaha.
“Karena ada penilaian sepertinya bisnis di Sumut ini, ngga saya sebutlah seperti apa di Sumut ini. Tapi dari index persepsi korupsi wilayah sering didebat orang. Oleh sebab itu KPK datang menjaga ini, supaya sektor swasta menuju 80%, kita menjaga KADIN ini profesional namun berintegritas,” ujar Saut di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (25/4).
Sementara Kepala Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (PP LHKPN) Cahya Hardianto Harefa mengingatkan para pelaku usaha tentang Perma 13 Tahun 2016 tentang Korporasi. Dia menilai, aturan itu dapat menjadi acuan jika ada korporasi atau pelaku usaha yang berniat untuk korupsi.
Di lokasi yang sama, Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara menyampaikan bahwa pelaku usaha telah berdiskusi untuk membahas permasalahan yang bisa menghambat tumbuhnya investasi dan perkembangan usaha nasional di Indonesia, terutama Sumut. Salah satunya, mengenai masalah perizinan. (wes)
Berita terkait
