Jakarta, (Tagar 14/9/2017) - Kementrian Agama akan terus mengawasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal tersebut dilakukan untuk mencegah pelanggaran kesepakatan antara biro travel dengan para jamaah seperti penelantaran jamaah, dari masa pendaftaran, masa pelunasan, sampai di tanah suci.
"Mereka yang bertindak sebagai biro perjalanan umroh itu terus kita pantau secara lebih seksama, lebih ketat agar betul-betul menerapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku," tegas Menteri Agama Lukman Hakim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/9).
Ia mengklaim, pengawasan dan pemantauan selama ini sudah dilakukan Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terhadap biro-biro travel perjalanan umrah. Seperti pada Kasus First Travel (FT), anggapan masyarakat selama ini salah karena Kemenag sejak awal tahun 2017 sudah mengetahui indikasi pelanggaran dan melakukan mediasi terhadap FT sesuai keinginan jamaah.
"Kita sudah mengetahui indikasi-indikasi adanya pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi sebagian calon jamaah meminta kita untuk tidak segera memberikan sanksi tapi melalukan mediasi bagaimana agar mereka bisa berangkat dengan melakukan rescheduling dan bagaimana agar refund itu bisa dikembalikan uangnya," jelasnya.
Setelah berbagai upaya mediasi yang telah memakan waktu lama, FT tak kunjung menunjukan itikad baik. Hanya janji-janji yang diberikan tanpa ada tindakan, akhirnya Kementrian Agama menjatuhkan sanki pada FT.
"Ternyata pihak FT hanya janji-janji saja. Sampai pada titik dimana kami tidak bisa memberikan toleransi dengan masukan OJK dengan masukan Bareskrim dan sebagainya, akhirnya sanksi itu dijatuhkan," pungkasnya. (nhn)
