Catatan Penting Rencana RI Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Menurutnya, optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrem seyogianya tidak hanya mengandalkan pada program bantuan sosial.
Ilustrasi uang (Foto: Pixels/Cottonbro)

Jakarta - Saat ini Pemerintah Indonesia sedang menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Langkah Pemerintah ini pun menuai respons dari Pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA). 

"Pertama ihwal penurunan kemiskinan itu target lumrah setiap pemerintah atau rezim yang sudah harus direalisasikan dengan tuntas," ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui keterangannya pada Minggu, 10 Oktober 2021.

Menurutnya, optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrem seyogianya tidak hanya mengandalkan pada program bantuan sosial.

"Kedua bahwa bantuan sosial yang umumnya menjadi program pamungkas ini kan adalah tanggungjawab pemerintah yang diamanatkan konstitusi tentunya tidak dapat dijadikan prioritas program penanganan penurunan kemiskinan," ungkap Herry.

Lebih lanjut Herry menyebutkan bahwa persoalan kemiskinan terletak pada penguatan kesejahteraan pasca keluar dari status peserta penerima Bantuan Sosial (Bansos).

"Ketiga adalah upaya pemerintah dalam memastikan pergeseran status keluarga pra-sejahtera menuju sejahtera karena keluar dari kepesertaan bansos tidak lagi mengalami kemunduran ekonomi. Hal ini harus diperkuat melalui program pemberdayaan dan pengembangan sosial lainnya," tuturnya.

Kondisi pandemi Covid-19 juga cukup berpengaruh pada optimisme penurunan kemiskinan yang cukup implikatif.

"Implikasi minor dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran kembali meningkat serta sektor ekonomi esensial masyarakat terganggu terlebih dahulu perlu direkonstruksi secara optimal oleh Pemerintah," ujarnya.

Selain itu, Dia menyampaikan persoalan pendidikan dan budaya menjadi faktor kultural penyebab kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi.

"Keseriusan pemerintah menggarap sektor pendidikan hingga budaya yang berpihak kepada segmentasi masyarakat yang prasejahtera akan memberikan sumbangsih positif terhadap target pemerintah dalam menurunkan kemiskinan," kata Herry.


Kedua bahwa bantuan sosial yang umumnya menjadi program pamungkas ini kan adalah tanggungjawab pemerintah yang diamanatkan konstitusi tentunya tidak dapat dijadikan prioritas program penanganan penurunan kemiskinan.


Belum lagi pendekatan percepatan penurunan kemiskinan juga mempertimbangkan spektrum kemiskinan perkotaan dan kemiskinan pedesaan.

"Locus Kemiskinan ini ada di perkotaan dan pedesaan. Artinya perlu pendekatan yang berbeda namun saling berkorelasi karena karakter dan problematikanya cukup diferensial," pungkas Herry Mendrofa.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Mensos Jabarkan 2 Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan
Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan strategi Kementerian Sosial mengakselerasi penanganan kemiskinan.
Surati Pemkab Sleman, Mensos Ingatkan Kewenangan Pemda dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan
Surati Pemkab Sleman, Mensos Tri Rismaharini memberikan perhatian penuh terkait berbagai kerumitan yang timbul dalam pemutakhiran data kemiskinan.
Tingkat Kemiskinan Ekstrem RI Capai 10 Juta Jiwa
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa.
0
Catatan Penting Rencana RI Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Menurutnya, optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrem seyogianya tidak hanya mengandalkan pada program bantuan sosial.