Cara Disnaker DIY Wujudkan Kesejahteraan Buruh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menggandeng serikat buruh untuk menumbuhkan kemampuan wirausaha para pekerja dan buruh.
Ilustrasi buruh. (Foto: Dokumen Tagar/Nila Niswatul Chusna)

Sleman - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja dengan menumbuhkan kemampuan kewirausahaan.

Salah satunya dengan menggandeng sejumlah serikat pekerja di Yogyakarta mengadakan diskusi sekaligus menampung aspirasi dan ide ‎untuk memberikan program pelatihan kepada para pekerja dan buruh.

Program ini baru pertama kali. Karena selama ini untuk pelatihan menyasar ke pencari kerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo mengatakan persoalan kesejahteraan pekerja maupun buruh di Yogyakarta sendiri hingga saat ini masih menjadi problem sendiri bagi Pemerintah. Upah minim dan tingginya biaya hidup membuat pekerja terhimpit ekonomi. 

"Program ini baru pertama kali. Karena selama ini untuk pelatihan menyasar ke pencari kerja. Kita menjaring aspirasi ini dari apa saja persoalan buruh yang terutama masih banyak dari berbagai audiensi yang disampaikan jauh dari kata sejahtera," ujarnya saat diskusi di Joglo Asri, Sleman, Kamis, 24 September 2020. 

Bowo sapaan akrabnya mengatakan beberapa serikat pekerja sering melakukan audiensi dan mengeluhkan kondisi para pekerja dan buruh. Belum lagi kondisi pandemi Covid-19 juga membuat para pekerja rata-rata kehilangan pekerjaan serta susah untuk bangkit jika tidak kembali bekerja.

"Dari beberapa kali audiensi dengan kami, memang permasalahannya selalu berujung pada kurangnya kesejahteraan buruh. Terutama saat Covid-19 ini. Banyak pekerja yang di PHK dan dirumahkan, dan mereka tentu harus memulai kembali dari awal," tuturnya.

Sejumlah regulasi maupun aturan yang turun dari pemerintah pusat‎ tidak bisa dirubah oleh pemerintahan di bawahnya. Hal ini yang tentunya harus dimunculkan inovasi dan terobosan baru agar bisa terjadi perubahan.

"Jadi kita mencari inovasi apa sih yang membuat pekerja tenang dan nyaman dalam bekerja. Kalau pun seandainya di perusahaan belum sejahtera, di rumah masih bisa untuk menambah penghasilan," tuturnya.

Ke depan, Disnakertrans akan menampung sejumlah masukan dan saran terkait program pelatihan dari pekerja yang sudah didapatkan melalui audiensi. Selanjutnya, program pelatihan yang sudah diusulkan, akan ditindaklanjuti dan akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait.

"Kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan. Dan tadi sudah ada beberapa masukan agar bekerjasama lintas sektoral dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar program bisa secara kontinyu ‎berjalan dan dalam pendampingan yang jelas," kata dia.

Sementara Ketua SBSI‎ Yogyakarta, Dani Eko Wiyono mengapresiasi langkah dari Disnakertrans sudah mengakomodasi aspirasi dari masyarakat khususnya kaum buruh dan pekerja.

"Harusnya dalam diskusi seperti ini ada wakil rakyat (anggota DPRD) juga yang notabene itu tugas dan fungsi mereka. Tapi sekali lagi, ini adalah awal yang bagus karena pemerintah akhirnya mau membuka kran demokrasi untuk tahu apa-apa saja yang menjadi persoalan buruh tanpa harus kita sampaikan saat aksi di jalan," tuturnya.

SBSI Yogyakarta nantinya akan membantu pemerintah untuk mensejahterakan buruh melalui pelatihan-pelatihan yang akan dirumuskan bersama. Menurutnya, semakin banyak buruh yang terdidik, akan semakin berkurang jumlah pekerja dan semakin banyak wirausaha dan UMKM baru yang muncul.

"Tujuan awal kami adalah bagaimana jumlah pekerja dan buruh ini berkurang. Caranya ya seperti ini dengan adanya pelatihan dan pendampingan‎ agar muncul wirausaha dan UMKM baru. Karena tidak selamanya orang itu mau menjadi buruh terus menerus, di sini peran pemerintah untuk mendidik masyarakatnya melalui pelatihan dan pendampingan yang nyata dan bukan asal anggaran keluar saja," ucapnya.[]

Berita terkait
Pakai Masker Belum Gaya Hidup bagi Warga Yogyakarta
Pada masa pandemi ini, bermasker di luar rumah merupakan kewajiban. Hal itu belum dijadikan warga Yogyakarta sebagai kebiasaan dan gaya hidup.
Wakaf Modal Usaha ACT DIY Putus Rentenir di Yogyakarta
Program Wakaf Modal Usaha Mikro dianggap mampu memutus ketergantungan kepada rentenir yang membebani pelaku usaha di Yogyakarta untuk berkembang.
Dua Pria Gagal Edarkan 5.760 Pil Koplo di Yogyakarta
Polresta Yogyakarta menangkap dua pengedar pil koplo. Keduanya ditangkap di Kota Jogja dan Klaten, Jawa Tengah.
0
Mensos Kobarkan Semangat Wirausaha Ribuan Ibu-ibu KPM PKH
Menteri Sosial Tri Rismaharini membakar semangat para penerima manfaat yang hadir di Pendopo Kabupaten Malang, Sabtu, 25 Juni 2022.