Bali - Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa pelaut. Lagu "Nenek moyangku orang pelaut" diyakini bukan hanya sekadar lagu, namun fakta bahwa asal-usul orang Indonesia adalah pelaut. Luas lautan Indonesia juga 70 persen dari seluruh luas wilayah Indonesia. Ironisnya, sumber daya laut Indonesia selama puluhan tahun tak pernah terurus dengan baik.
Dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan mencari contoh-contoh wilayah yang sekiranya dapat merepresentasikan 11 WPP tersebut.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mencoba mencari solusi dari persoalan kelautan tersebut. Bappenas menggelar Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Kuta, Bali, Rabu-Kamis, 11-12 Desember 2019.
Salah satu solusinya adalah melalui pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP. Caranya adalah dengan menguatkan data stok perikanan dan kelembagaan WPP. Hal ini ditegaskan oleh Himawan Hariyoga, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas.
"Workshop ini diharapkan dapat mengeluarkan hasil konkret sebagai masukan kepada Pemerintah dalam mempercepat pembangunan negara, khususnya di bidang kelautan dan perikanan," ujar Himawan saat menjadi keynote speech dalam workshop tersebut.
Himawan Hariyoga, Sekretaris PPN/Bappenas dalam pembukaan Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Bali, Rabu, 11 Desember 2019. (Foto: Tagar/Fetra Tumanggor)
Hal yang sama disampaikan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM. Ia mengatakan kabupaten, provinsi, sampai pusat, akan dimanfaatkan sebagai stake holder yang punya kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain WPP, kata Sri Yanti, universitas lokal dan badan riset lokal akan digunakan untuk meneliti dan mengindentifikasi daya dukung dari sumber daya ikannya.
"Basisnya adalah WPP dan itu legal. Hilirisasi, basis WPP sebagai basis parsial. Keinginannya adalah mendekatkan antara hulu dengan hilir. Di tiap WPP akan diidentifikasi berapa kira-kira wilayah yang harus diamankan dari sisi konservasi, fishing ground, dan tempat pemijahan. Di tiap WPP akan ada seperti itu," katanya.
Ia melanjutkan industri perikanan bisa masuk di WPP itu. "Berapa tenaga kerja yang harus disediakan di situ, dan bagaimana skill dari masing-masing sumber daya itu. Itu harus tergambarkan di masing-masing WPP tersebut," ujarnya.
Siaran pers dari biro Humas PPN/Bappenas menyebutkan kegiatan kolaboratif ini membahas isu-isu yang menjadi tantangan serta solusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). WPP ini melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor industri perikanan untuk menerapkan konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Penentuan arah kebijakan pengelolaan perikanan berdasarkan WPP sebagai basis spasial dalam kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi, dimana terdapat Program Prioritas Nasional mengenai Pengelolaan Kelautan dan Kemaritiman.
WPP Indonesia sendiri terbagi dalam 11 wilayah. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 1/2009 tentang WPP Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan Permen KP Nomor 18/2014 tentang WPPNRI.
Wilayah ini merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk aktivitas utama. Di antaranya, penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan lainnya.
Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM (Foto: Istimewa/Bappenas)Sri Yanti mengatakan, dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan mencari contoh-contoh wilayah yang sekiranya dapat merepresentasikan 11 WPP tersebut. “Daerah ini nantinya kita fokuskan sebagai pilot project,” ucapnya.
Tapi, Sri masih belum dapat menyebutkan daerah yang memiliki potensi besar sebagai perwakilan WPP. Ia masih harus menyusun kriteria detail dan calon-calon daerah yang ditunjuk bersama pemangku kepentingan lain. []
