Calon Menteri dari PDIP adalah Pilihan Megawati

Calon menteri dari kader PDIP yang akan diajukan ke Jokowi merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto: dok. Tagar)

Jakarta - Calon menteri dari kader PDI Perjuangan yang akan diajukan kepada Presiden terpilih Joko Widodo merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah.

"Kader PDI Perjuangan yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati. Kemudian, menjadi menteri itu hak prerogatif presiden," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019, dikutip dari Antara.

Baca juga: Megawati Pesimis Menteri Muda di Kabinet Jokowi?

Sebagaimana diketahui, PDIP sebagai partai pengusung utama dan partai pemenang Pemilu 2019 pasti akan mendapatkan porsi untuk membantu Jokowi di kabinet.

Internal PDIP berlaku hak prerogatif Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan siapa kader partai yang akan diusung menjadi menteri.

Saat ini Megawati belum menggunakan hak prerogatifnya, sehingga dapat dikatakan belum ada nama calon menteri dari PDIP yang diajukan kepada Jokowi.

Basarah mengatakan, Megawati masih memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

Urusan kabinet nanti akan dibicarakan pada saatnya dengan ketum parpol koalisi.

Secara konstitusional penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih Joko Widodo. Menurutnya, dalam menyusun kabinet dari kader partai politik, Jokowi berkonsultasi dan berkoordinasi dengan para ketua umum parpol.

Basarah mengatakan belum ada pembicaraan yang spesifik yang membahas postur kementerian, apalagi nama-nama calon menteri kabinet. []

Baca juga: Megawati Sang Inisiator Pertemuan Jokowi-Prabowo

Berita terkait
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.