Jakarta, (Tagar 14/2/2018) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai integritas menjadi alasan kuat banyaknya calon kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT).
“Lebih kepada soal integritas,” ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat diwawancarai Tagar News, Rabu (14/2).
Kendati demikian, Saut tak menepis bahwa biaya politik sangatlah tinggi. Namun, menurutnya hambatan yang sulit justru datang dari lingkungan para calon kepala daerah tersebut.
“Biaya politik jelas mahal, tapi kalau mau fokus pada program akan lebih baik. Namun bukan juga menafikan hambatan yang sulit ialah yang datang dari sekeliling calon pada saat proses pencalonan,” papar Saut.
Untuk para calon kepala daerah tersebut, lanjut Saut, tentu ada harga yang harus dibayar untuk sekelilingnya.
Jika melakukan hal melanggar hukum, dan kelengkapan bukti penyelenggara negara ada pada calon kepala daerah itu maka KPK dalam wewenangnya berhak melakukan tindakan lebih lanjut.
“Jika terbukti, KPK dalam kewenangannya juga bisa masuk (bertindak),” ungkap Saut.
Seperti diketahui, menjelang musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPK sudah berhasil menciduk beberapa kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2018.
Sepanjang tahun 2018 ini, diketahui KPK telah berhasil menciduk Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang kembali maju sebagai calon petahana. Kini Bupati Nyono telah berstatus tersangka dan resmi ditahan.
Setelah itu, KPK kembali melakukan operasi senyap kepada Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae. Ia adalah Bakal Calon Gubernur (Cagub) NTT yang diusung oleh PDIP-PKB. Marianus terdaftar berpasangan dengan Bakal Cawagub Emelia Julia Nomleni.
Yang teranyar, Bupati Subang Imas Aryumningsih juga terciduk satgas KPK di Subang, Jawa Barat pada Selasa (13/2) malam. Imas juga diketahui maju sebagai calon Bupati Subang berpasangan dengan Sutarno dalam Pilkada Subang 2018. (sas)
