Jakarta - Anggota DPR terpilih periode 2019-2024 Hillary Brigitta Lasut menanggapi pro kontra pernyataan Ustaz Abdul Somad (UAS) saat berdakwah di Masjid An-Nur, Riau, yang ia duga terdapat pihak tertentu turut memprovokasi kasus intoleran terhadap agama lain.
"Saya secara pribadi menyayangkan perpecahan harus terjadi karena isu yang sepertinya digiring ke arah radikalisme dan intoleransi. Berbeda-beda tapi tetap satu itu (persatuan) harus dijaga," kata Hillary kepada Tagar, Selasa, 27 Agustus 2019.
Politikus muda NasDem ini menimbang apabila dilihat dari kacamata hukum, menurutnya pernyataan UAS memang bisa digiring ke ranah hukum.
"Karena ada laporan yang dilayangkan atas kasus ini, kita biarkan saja proses hukum berjalan, demi kepastian hukum. Agar tidak ada double standart dalam penanganan penistaan agama," ucap dia.
Wanita berusia 23 tahun ini menyerahkan pembuktian hukum UAS dalam dugaan penistaan agama kepada pihak Kepolisian. Namun apabila dalam pemeriksaan tidak terbukti, ia mengharapkan masyarakat tetap teduh seyogianya.
"Kalau nanti unsur-unsurnya memenuhi tindak pidana penistaan agama, ya berarti hukum yang berbicara. Kalau nantipun tidak memenuhi unsurnya, masyarakat juga harus bisa menghargai, jangan dipaksakan pendapat sendiri," tuturnya.
Hillary menyebut, jika melalui argumentasi agama tidak menemukan jalan tengah, maka masalah UAS dapat diperkarakan.
"Ayo kita analisa dari sisi yang wajar dan netral, yakni dari segi hukum dan aturan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan saat ini perkembangan zaman mengharuskan para pembicara perlu memilah kata-kata.
Hal tersebut merujuk pada kejadian pelaporan kepada UAS yang dianggap menyinggung agama Kristen dan Katolik.
"Saya rasa itu baik juga untuk menyadarkan semua orang bahwa sekarang ruang publik sangat terbuka. Sudah tidak ada lagi, ruang bicara internal eksternal, semua sekarang sudah eksternal," kata Jimly di Kompleks Parlemen Senayan, Minggu, 18 Agustus 2019.
Menurut dia, isu agama sangat riskan apabila dibicarakan di tengah publik. Namun, baginya, ilmu agama sebaiknya dituturkan dan dikemas secara baik dan benar agar meneduhkan umat.
"Maka para ulama, para mubalig, para pendeta, para rohaniawan agama apapun sekali dia bicara di internal jemaahnya tidak ada kepastian bahwa materi yang dia bicarakan itu dalam 5 menit tidak didengar seluruh orang didunia," katanya.
Kalau nanti unsur-unsurnya memenuhi tindak pidana penistaan agama berarti hukum yang berbicara.
Jimly mengimbau agar UAS segera meminta maaf kepada publik. Pernyataannya ia anggap telah memancing kekecewaan sejumlah pihak.
"Kalau memang harus minta maaf, ya minta maaf saja, ya tidak apa-apa Saya rasa begitu," ucap Jimly.
Anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024 ini mengingatkan, agar para pemuka agama dapat memilah-milih kembali materi agama saat hendak dikemukakan di hadapan masyarakat.
"Jadi harus berhati-hati sekarang kita harus lebih menekankan bimbingan moral dan agama kepada jamaah yang sifatnya inklusif. Tidak hanya menyebar kebencian permusuhan dengan kelompok lain," tuturnya.
Ia mengingatkan, kejadian yang dialami UAS dapat menjadi cerminan bagi siapapun. Jimly amat berharap hal serupa tidak terulang pada masa yang akan datang. []
Baca juga: Efek Buruk Internet di Papua Diblokir Pemerintah
