Jakarta, (Tagar 21/8/2018) – Lantaran digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan membayar utang luar negeri, Bank Indonesia menyebutkan, cadangan devisa Indonesia turun 1,5 miliar dolar AS sepanjang Juli 2018 menjadi 118,3 miliar dolar dari 119,8 miliar dolar.
Namun, jumlah cadangan devisa saat ini dinilai Bank Indonesia masih menopang ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makro-ekonomi serta sistem keuangan.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan, cadangan devisa Indonesia saat ini masih sangat mencukupi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga mampu meyakini investor global untuk tidak melarikan modalnya dari pasar keuangan domestik.
Usai menaikkan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" menjadi 5,5 persen di Jakarta, Rabu (15/8), Perry juga mengatakan, pihaknya belum melirik opsi untuk memanfaatkan fasilitas bilateral maupun multilateral seperti perjanjian pertukaran mata uang, guna mengendalikan tekanan yang menerapkan nilai rupiah.
Opsi fasilitas bilateral maupun multilateral seperti perjanjian pertukaran mata uang merupakan garis kedua pertahanan ekonomi negara dalam rangka menghadapi gejolak perekonomian.
Ke depannya, BI memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif.
Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8), Presiden Jokowi menegaskan, upaya memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, agar ketahanan ekonomi semakin kuat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak yang terakhir terjadi di perekonomian di Turki.
Menurut Presiden seperti dirilis Antaranews, dilihat dari sisi fiskal, sekarang ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengelola dengan sangat hati-hati, sehingga defisit APBN bisa di angka 2,12 persen dan tahun depan sudah akan turun di bawah.
Untuk itu, lanjut Presiden mengulang kembali pernyataannya, anggaran belanja modal harus diperbesar terus, dan dari sisi moneter, pengelolaan oleh Bank Indonesia juga dilakukan dengan sangat hati-hati.
Sedangkan guna memperkuat cadangan devisa, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi meminta penjelasan mengenai tingkat kemajuan atau progres di lapangan atas sejumlah langkah yang diputuskan, seperti percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel B20. Kemudian peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri (TKDN) terutama untuk BUMN-BUMN besar yang sebelumnya banyak menggunakan komponen-komponen impor.
Presiden juga mengingatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, terutama pada lokasi-lokasi pariwisata prioritas yang telah ditetapkan, karea sektor pariwisata tersebut dinilai akan cepat mampu menambah dan memperkuat cadangan devisa.
Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, perlu ada aturan yang membuat devisa hasil ekspor dapat tinggal lebih lama di dalam negeri supaya stabilitas nilai tukar dapat lebih terjaga.
"Paling tidak, ada aturan (devisa) tinggal berapa lama. Thailand memberlakukan enam bulan harus tinggal dulu baru boleh keluar lagi, jadi stabilitasnya lebih bisa terjaga," kata Aviliani ditemui usai sebuah seminar di Jakarta, Selasa (7/8).
Dia mengatakan, UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang menyebutkan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa perlu ditinjau kembali.
Aviliani juga mendorong pemerintah tidak sekadar melakukan bujukan atau persuasi moral kepada pelaku usaha agar menarik dan mengonversi devisa hasil ekspor mereka.
Pemerintah diharapkan meminta secara serius kepada pelaku usaha dan menawarkan privilese atau hak istimewa berupa jaminan kebutuhan uang, misalnya untuk impor, dapat terpenuhi.
Dorong Pertumbuhan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam sejumlah kesempatan mengatakan, devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk ke Indonesia dan dikonversi ke rupiah dapat menjadi tenaga tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut data Bank Indonesia, lebih dari 90 persen eksportir sudah membawa devisa hasil ekspor ke dalam negeri.
Angka sementara per triwulan I-2018 menunjukkan aliran DHE ke bank domestik mencapai 32,63 miliar dolar AS atau 92,9 persen dari jumlah DHE yang mencapai 35,12 miliar dolar AS.
Namun, Darmin juga menyoroti aliran DHE ke bank domestik yang tidak banyak dikonversi ke rupiah. Dari angka sementara aliran DHE ke bank domestik per triwulan I-2018 yang mencapai 32,63 miliar dolar AS tersebut, sekitar 12,9 persen dikonversi ke rupiah.
Menko Perekonomian menjelaskan, devisa hasil ekspor akan dapat langsung berdampak ke pertumbuhan ekonomi apabila segera dikonversi ke rupiah. Devisa dari hasil kegiatan ekspor juga dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional.
Devisa hasil ekspor juga dinilai dapat memberikan sumbangan/ kontribusi yang optimal secara nasional dalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan di Indonesia.
Sejumlah kementerian seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah menyiapkan setidaknya lima langkah untuk meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam rilis di Jakarta, Rabu (15/8) memaparkan bahwa kelima langkah tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo terkait program peningkatan devisa di sektor ESDM dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8), yang turut dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Kelima langkah tersebut adalah pertama, dari sektor minyak dan gas bumi, hasil ratas meminta PT Pertamina (Persero) membeli seluruh lifting minyak bumi produksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Kedua, Presiden akan menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait kewajiban pencampuran 20 persen bahan nabati ke dalam BBM atau Biodiesel 20 persen (B20) dan berlaku mulai 1 September 2018.
Ketiga, dalam rangka pemerintah membuka tambahan ekspor batubara sebesar 100 juta ton. Saat ini, dari 100 juta ton tersebut, Menteri ESDM telah menandatangani persetujuan tambahan awal 25 juta ton.
Langkah keempat adalah mendorong penggunakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk industri hulu migas dan proyek kelistrikan, sepanjang tersedia di dalam negeri dengan tidak menerbitkan "master list" untuk bebas bea masuk. Sedangkan langkah terakhir atau kelima, dalam ratas juga dibahas rencana digitalisasi keran (nozzle) untuk solar dan premium.
Atasi Defisit
Pemerintah diminta segera mengatasi defisit transaksi berjalan dalam neraca perdagangan untuk membantu menambah devisa yang berguna dalam rangka stabilisasi perekonomian di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.
Ekonom Indef Bhima Yudistira Adhinegara, Kamis (16/8) menyatakan bahwa strateginya adalah menekan defisit transaksi berjalan.
Menurut dia, untuk melakukan hal tersebut ada beberapa aspek yang perlu dilakukan yaitu dengan mendorong ekspor serta mengendalikan impor.
Dia menyatakan apresiasinya atas langkah pemerintah setelah kabinet terbatas yang dengan cepat menetapkan langkah tegas untuk mengendalikan impor.
Namun, lanjut dia, hal itu juga perlu dilakukan dengan hati-hati karena bila ada penghentian impor bahan baku, maka juga bakal berdampak kepada kinerja manufaktur.
Bhima menginginkan agar pemerintah juga mengurangi belanja negara yang sifatnya konsumtif dan meningkatkan alokasi belanja yang sifatnya produktif seperti dana desa.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate menginginkan pembangunan infrastruktur jangan sampai membuat defisit transaksi berjalan semakin membengkak karena bahan baku banyak yang berasal dari impor sehingga membebani devisa, sehingga harus dilakukan selektif.
Menurut dia, struktur APBN 2019 harus dapat melanjutkan komitmen Jokowi terkait pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, dia juga mengingatkan agar pemerintah juga harus fokus dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju generasi lebih berdaya saing global.
Politisi Nasdem itu juga mengingatkan, tantangan ekonomi 2019 masih dipenuhi sentimen eskternal sehingga struktur APBN 2019 harus disusun untuk mengantisipasi dampak sentimen dari gejolak ekonomi global.
Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menginginkan pemerintah terus fokus meningkatkan kinerja sektor riil serta pariwisata karena dapat meningkatkan devisa negara.
"Poinnya tidak fokus kepada berapa angka patokan kurs tetapi bagaimana upaya membentuk devisa ke depannya," kata Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Kamis (16/8).
Menurut dia, perlu dicontoh negara seperti Thailand yang memiliki daya ekspor yang fenomenal baik di bidang manufaktur maupun pengembangan pariwisata mereka yang juga terkemuka.
Dia mengingatkan, pariwisata jangan sampai diabaikan atau terlupakan karena hal tersebut bila dikelola dengan baik juga akan mampu menghasilkan devisa yang besar.
Konsentrasi ke depan, lanjut dia, adalah seharusnya adalah untuk menggerakkan sektor riil, manufaktur untuk ekspor, dan juga ada pariwisata di sana.
Ketua Apindo meyakini bila seluruh aspek tersebut digerakkan secara satu kesatuan yang saling selaras, maka pertumbuhan ekonomi ke depannya juga dapat melebihi dari 5,3 persen per tahun. []
