Jakarta, (Tagar 4/8/2017) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyikapi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan Bupati Pamekasan Achmad Syafii menginginkan adanya reformasi perangkat desa.
"Kan sudah OTT (operasi tangkap tangan). Berarti segera kami siapkan Plt-nya. Kan dia ditahan, sama dengan kasus lain," jelas Tjahjo Kumolo di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (3/8).
Menurutnya, Kemendagri sebagai pihak yang bertanggung jawab akan menyiapkan perangkat reformasi tersebut. Untuk itu, perlu inovasi kreatifitas dalam menggerakkan serta mengorganisir masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan anggaran. "Reformasi aparatur desa harus ada keberanian. Kami menyiapkan perangkatnya karena itu tanggung jawab. Perlu inovasi kreatifitas untuk menggerakkan dan mengorganisir masyarakat untuk hindari disalahgunakan anggarannya," jelasnya.
Selanjutnya, Tjahjo meminta kepada Kejaksaan dan Inspektorat dari Kemendagri untuk memperketat pengawasan. "Kasus yang di Pamekasan, saya mohon kejaksaan menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Inspektorat kami juga harus ikut terlibat," tegasnya.
Sebelumnya diketahui, kasus Bupati Pamekasan diawali saat Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dilaporkan LSM ke Kejaksaan Negeri Pamekasan atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa sebesar Rp 100 juta. Agus dan Bupati Achmad Syafii serta Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto diduga memberikan suap Rp 250 juta kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudy Indra Prasetya. Pemberian suap ini bertujuan agar Kajari tidak menindaklanjuti laporan tersebut. (ard)
