BPN Pastikan Sandiaga Jadi Menteri Jokowi Kabar Hoaks

Kabar Sandiaga Uno diproyeksikan sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo mendatang dipastikan hoaks.
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menunjukkan surat suara ke dalam kotak suara saat melakukan pencoblosan dalam Pemilu 2019 di TPS 02, Jakarta, Rabu (17/4/2019). (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Jakarta - Kabar calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno diproyeksikan sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo mendatang dipastikan hoaks. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso.

"Sudah ada penjelasan bahwa itu hoaks," ujar Priyo, di Jakarta, Senin, 17 Juni 2019, mengutip Antara.

Ia mengatakan informasi tersebut sudah dipaparkan langsung oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menyebut Sandiaga masih akan tetap mendampingi Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat melalui gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi.

"Beliau tetap akan di posisi bersama Pak Prabowo, memimpin pergerakan yang sesuai dan dimungkinkan menurut undang-undang," ujarnya.

Baca juga: Neta S Pane: Info A1, Sandiaga Akan Jadi Menteri Jokowi

Kabar perihal Sandiaga menjadi kandidat menteri berasal dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, yang mengatakan dirinya menerima informasi bahwa Sandiaga Uno mendapat tawaran posisi menjadi salah satu menteri di kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.

Neta menyebut sebenarnya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan diperiksa kepolisian terkait kerusuhan 22 Mei lalu. Namun, hal itu urung dilakukan karena tekanan sejumlah elit politik yang mengatakan sedang berlangsung rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02. Bahkan, menurut Neta, cawapres 02 Sandiaga Uno diproyeksikan akan masuk ke dalam kabinet Jokowi.

Ia mengatakan dari informasi yang diperoleh sebenarnya polisi sudah mau mengarah untuk memanggil Titiek. "Tapi kemudian ada upaya dari elit meminta polisi landai dulu, karena proses rekonsiliasi sedang berlangsung. Kita dapat informasi A1, sebagai rekonsiliasi itu cawapres 02 akan masuk ke kabinet 01," ucapnya. []

Baca juga: Hati-Hati, Sekarang Ada Patroli Siber WhatsApp Grup

Berita terkait
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.