TAGAR.id - Pemerintah Jepang berniat membagikan uang tambahan senilai 592 dolar AS (setara Rp 9 juta) untuk setiap kelahiran bayi. Langkah itu dirancang untuk menghadang kemerosotan pada jumlah populasi. Julian Ryall (Tokyo) melaporkannya untuk DW.
Meski baru sebatas rencana, inisiatif bantuan tunai sudah dikritik tidak akan mampu meyakinkan pasangan muda yang kewalahan menghadapi lonjakan harga dan pendapatan yang stagnan.
Langkah serupa pernah dicanangkan di masa lalu, tanpa membuahkan hasil yang diharapkan.
Saat ini pun, setiap pasangan di Jepang sudah dijanjikan bantuan tunai sebesar lebih dari Rp 47 juta bagi bayi yang baru dilahirkan.
Kementerian Kesehatan, Buruh dan Kesejahteraan Jepang mengusulkan agar bantuan diitingkatkan menjadi Rp 57 juta per kelahiran.
Rencananya, aturan ini akan mulai diberlakukan di awal tahun fiskal pada 1 April 2023 mendatang.
Inisiatif Tokyo diperkenalkan setelah pengumuman jumlah populasi teranyar oleh Badan Pusat Statistik. Menurut laporan tersebut, penduduk Jepang berkurang dari 128 juta menjadi 125,7 juta antara 2017 hingga 2021.
Persimpangan Shibuya di Tokyo, saat hujan salju di tengah pandemi COVID-19, Kamis, 6 Januari 2022 (Foto: voaindonesia.com/AP)Kondisi memburuk
Adapun hasil riset prapandemi yang dipublikasikan di jurnal medis The Lancet, populasi Jepang akan merosot menjadi 53 juta orang pada tahun 2100.
Isu keuangan selama ini menjadi hambatan terbesar bagi laju kelahiran di Jepang. Menurut Kementerian Kesehatan, hanya sekitar 385.000 bayi yang dilahirkan pada enam bulan pertama tahun 2022. Jumlah tersebut berkisar 5 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pemerintah memprediksi angka kelahiran di penghujung tahun akan lebih rendah ketimbang tahun lalu yang sebesar 811.604 kelahiran. Diyakini, kelahiran bayi di Jepang tahun ini tidak akan mampu mencapai angka 800.000, yang berarti jumlah terendah sejak pencatatan sipil pertama pada 1899.
Kebijakan jangka pendek
"Bantuan pemerintah sangat membantu ketika saya melahirkan putra saya dan kami sangat bersyukur. Tapi uang tersebut tetap tidak membantu menutupi semua biaya rumah sakit,” kata Ayako, seorang ibu rumah tangga di Tokyo.
Biaya persalinan di Jepang rata-rata berkisar Rp 54 juta, lapor harian Mainichi Shimbun. "Kami sebenarnya ingin punya anak lagi,” tutur Ayako lagi. "Tapi saya dan suami memutuskan situasinya sangat tidak memungkinkan.”
Pemerintah nasional dan daerah sebenarnya memiliki beragam insentif untuk orang tua. Termasuk di antaranya adalah tawaran kendaraan gratis atau sebuah rumah di pedesaan tanpa dipungut biaya sewa. Kebanyakan bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai.
"Kebijakan ini tidak akan secara ajaib mengentaskan masalah populasi di Jepang,” kata Noriko Hama, Guru Besar Ekonomi di Universitas Doshisha, Tokyo.
"Kita tidak bisa memberikan uang kepada pasangan muda dan mengharapkan mereka akan punya anak lebih banyak. Masalahnya adalah buruknya infrastruktur sosial,” imbuhnya.
Jepang sering dikeluhkan mengalami kekurangan tempat penitipan anak bagi orang tua yang bekerja. Sementara hampir semua kegiatan ekstrakurikuler atau olahraga tergolong berbiaya mahal. "Jika situasinya tidak membaik, angka kelahiran di Jepang juga tidak akan meningkat.”
Warga Jepang di Tokyo pakai payung berjalan di penyeberangan saat Topan Mindulle bergerak di lepas pantai Jepang, 1 Oktober 2021 (Foto: voaindonesia.com - AP/Kiichiro Sato)
Utopia demografi
Salah satu beban keuangan terbesar bagi orang tua adalah biaya "juku” atau kelas tambahan yang dibutuhkan agar anak bisa lolos ke sekolah atau perguruan tinggi ternama.
Bagi orang tua, perguruan tinggi dipastikan membebani kas keluarga, bahkan jika sang anak bekerja sambilan untuk menambah uang saku.
Dengan tingkat pendapatan yang tidak berubah sejak hampir satu dekade terakhir dan kenaikan harga menyusul lonjakan inflasi, biaya membesarkan anak dirasa terlampau tinggi.
"Kebijakan ini khas pemerintahan Jepang yang berpikir jika mereka membagi-bagikan uang, masalahnya akan tuntas,” kata Prof Noriko. "Pemerintah benar-benar hidup dalam utopianya sendiri. Mereka tidak mengerti masyarakat, ketakutan dan kebutuhan mereka.”
"Sampai kita punya pemerintahan yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat, situasi ini tidak akan berubah.” (rzn/yf)/dw.com/id. []
