Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim sampaikan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan izin pembelajaran tatap muka di wilayahnya yang akan dimulai semester genap pada bulan Januari 2021.
Hal tersebut disampaikan melalui pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 secara daring pada 21 November 2020.
Ini tidak benar dan tolong disosialisasikan di masing-masing daerah bahwa kalau pun sekolah itu sudah memenuhi semua kriteria dan ceklis untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan
Nadiem menyampaikan bahwa faktor tersebut yakni tingkat resiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan akan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa, akses terhadap sumber belajar, serta kondisi psikososial peserta didik.
Kemudian, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua atau walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses trasportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa juga kondisi geografis daerah.
Pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa yaitu tersedianya sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan.
Lalu, dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, siap menerapkan wajib masker, serta memiliki alat ukur suhu badan atau thermogun. Juga, Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol.
Kemudian, memiliki akses trasportasi yang aman, tidak memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 serta telah menyelesaikan isolasi mandiri dan mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orangtua/wali.
Nadiem juga sampaikan bahwa masih banyak adanya mispersepsi di masyarakat bahwa jika diadakan pembelajaran tatap muka maka seperti sekolah biasa.
“Ini tidak benar dan tolong disosialisasikan di masing-masing daerah bahwa kalau pun sekolah itu sudah memenuhi semua kriteria dan ceklis untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan” tegas Mendikbud.
Nadiem mengatakan hal pertama yang terpenting adalah pembatasan siswa belajar di sekolah.
“Kapasitas maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata. Jadinya mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting, tidak boleh kapasitas full” tegasnya.
Dirinya juga meminta kepada seluruh Kepala Dinas untuk menetapkan ketentuan tersebut. Pembelajaran tatap muka akan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat pada kondisi kelas jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.
Jumlah maksimal peserta didik tiap ruang kelas juga diatur seperti PAUD maksimal 5, pendidikan dasar dan menengah 18, dan SLB 5 anak. Sementara perilaku wajibnya yakni mengenakan masker 3 lapis, cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak 1,5 meter dan menerapkan etika batu atau pun bersin.
Kemudian, dipastikan kondisi medis warga sekolah dalam keadaan sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala Covid-19 baik orang serumah dengan peserta didik ataupun pendidik.
“Satu lagi yang penting, tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun, artinya kantin tidak diperbolehkan beroperasi” kata Nadiem.
Kegiatan olahraga dan ektrakulikuler pada masa transisi dua bulan pertama tidak boleh dilakukan.
“Anak-Anak hanya boleh masuk, belajar dan pulang” ujarnya.
Dirinya juga sampaikan kegiatan lain di luar pembelajaran yang tidak diperbolehkan seperti orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, dan pertemuan orangtua murid.
“Pesan yang terpenting di sini adalah pembelajaran tatap muka bukan kembali ke sekolah seperti normal. Ini sangat di luar yang normal karena kapasitasnya hanya setengah yang diperbolehkan tanpa aktivitas berkerumun apapun” katanya.
Menurutnya penting bagi beberapa pihak untuk memastikan protokol kesehatan ini berjalan saat pembelajaran tatap muka.
“Ini makannya, monitoring dari pada Dinas, Pemda, dari pada Gugus Tugas Daerah ini luar biasa pentingnya untuk memastikan protokol ini terjaga” kata Mendikbud.
Oleh karena itu menurutnya penting juga bagi para seluruh pemaku kepentingan untuk mendukung pemerintah daerah mempersiapkan trasnsisi pembelajaran tatap muka.
“Seluruh pemangku pementingan harus mendukung ini menjadi sukses baik Pemerintah Pusat, Satgas, masyarakat sipil, sekolah dan orang tua. Ini luar biasa pentingnya peran mereka dalam monitoring dan evaluasi untuk menjaga keamanan siwa-siswi kita, guru, orangtua, dan tentunya nenek kakeknya yang tinggal di rumah” terang Nadiem.
Pemerintah Daerah pun Dinas Pendidikan, Kesehatan serta Perhubungan diharapkan dapat berkoordinasi untuk memastikan para siswa dapat kembali ke sekolah dengan keamanan kesehatan yang terbaik. []
Baca juga:
- Mendikbud: Januari 2021 Boleh Pembelajaran Tatap Muka
- Persyaratan untuk Dapatkan BSU Rp 1,8 juta dari Kemendikbud
