Jakarta, (Tagar 20/10/2017) – Jakarta terancam intolerasi brutal saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Sejumlah tokoh menilai Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan diduga kuat akan menjadi salah satu pemicunya. Kalau sampai terjadi, jelas ini sangat berbahaya buat Indonesia.
Anies Baswedan resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Senin (16/10) lalu. Pelantikan dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sosok Anies dikenal tak lepas dari berbagai pernyataannya yang kontroversi. Dalam pidato perdananya setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mengucap kata yang seharusnya tak terlontar. Dalam pidato yang berlangsung selama 22 menit itu Anies mengatakan 'pribumi ditindas dan dikalahkan'.
"Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari," ujar Anies dalam acara Selamatan Jakarta yang digelar di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/10). "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ucapnya.
Pernyataan Anies bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah. Pernyataan Anies juga mencederai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Berikut sejumlah tokoh yang mengecam isi Pidato Anies Baswedan :
- Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa
“Pemilihan penggunaan istilah “pribumi” dalam pidato resmi pejabat negara kontraproduktif dengan upaya mendorong semangat toleransi dan keberagaman,” kata Alghiffari, Senin (16/10).
- Politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago
"Pak Anies harus lebih berhati-hati dalam memilih diksi kata. Jadi bahaya sekali kalau gubernurnya memantik perpecahan, bukan merajut persatuan," tukasnya," kata Irma Suryani, Selasa (17/10).
- Wasekjen PBNU, Hery Haryanto
“Sudah tidak tepat sekarang bicara politik pribumi dan non-pribumi. Kan sudah ada aturannya. Malah bisa mendatangkan polarisasi baru ungkapan itu,” kata Hery, Selasa (17/10).
- Wakil Ketua Bidang Hukum BMI DKI Jakarta, Ronny Talapessy
“Kami datang konsultasi dengan polisi untuk melaporkan saudara Anies Baswedan. (Kami) enggak mau bangsa ini terkoyak,” kata Ronny, Rabu, (18/10).
- Pahala Sirait, Ketua Bidang Hukum dan HAM, BMI
"Kami bicara konteks hukum karena memang persoalan pidato dari bapak Anies Baswedan ini yang akan menjadi bola liar, maka kita perlu melaporkan sesuai UU 40 tahun 2008 dan tidak sesuai Inpres 26 tahun 1998, di mana ada penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam berbagai kegiatan, kebijakan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kami bawa barang bukti berupa transkrip berita dan video. Berdasarkan alat bukti yang kami bawa sudah (terpenuhi). Ini hanya masalah jurisdiksi saja karena kewenangan ini lebih tepat saran dari beliau-beliau di Polda Metro Jaya," kata Pahala, Selasa (17/10).(wwn)
