Jakarta – Setiap tahun di awal Desember, menjadi momen memanasnya isu politik seputar Papua Barat. Kemerdekaan Papua selalu menjadi trending perbincangan dunia maya. Teranyar, aktivis Papua Merdeka, Benny Wenda memproklamirkan diri sebagai Presiden Sementara Papua Barat dari lokasi persembunyiannya di Inggris Raya.
Satu tahun silam, Pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan Dewan Kota Oxford yang telah memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda pada tanggal 17 Juli 2019.
Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.
Melalui keterangan tertulis, KBRI London menyatakan bahwa penghargaan untuk Benny Wenda tersebut, diberikan kepada orang yang salah. Sosok Benny Wenda di mata Pemerintah Indonesia justru merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
“KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai peaceful campaigner for democracy. Di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua,” demikian bunyi siaran pers tersebut dikutip Tagar, Kamis, 3 Desember 2020.
Pemberian penghargaan kepada Benny Wenda, disebut KBRI London sebagai orang yang memiliki catatan kriminal melalui gerakan separatis bersenjata, menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford. Terutama sepak terjang Benny Wenda selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya.
Dengan tindakan itu, Dewan Kota Oxford kembali melukai perasaan rakyat Indonesia. Penghargaan kepada orang tersebut merupakan kelanjutan dukungan Dewan kepada gerakan Papua Merdeka setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada tahun 2013.
"Pemberian penghargaan kepada Benny Wenda juga mengurangi kredibilitas kota Oxford sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia," tulis KBRI London.
Profil Benny Wenda
Benny Wenda menjadi tokoh paling dicari polisi sebagai buronan yang berhasil kabur dari tahanan serta motor penggerak organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
“Dia memang di luar negeri, bagaimana. Itu propaganda. Jadi perlu diketahui bersama, kasus yang lama yang bersangkutan juga dapat suaka dari UK (United Kingdom) kan. Menurut kacamata Indonesia bahwasannya yang bersangkutan kan kriminal, tapi dari UK memandangnya itu isu politik," sebut Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiyono, Rabu, 2 Desember 2020.
Dilansir dari berbagai sumber, Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Irian Jaya, 17 Agustus 1974. Dulunya, Benny hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat bersama keluarga besarnya.
Melalui blog pribadinya yang kini diblokir Kemenkominfo, Benny Wenda mengaku terusik dengan masuknya pasukan militeryang katanya memperlakukan warga dengan keji. Benny menyebut di situsnya, salah satu anggota keluarganya menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia.
Wenda juga mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu, keluarganya memilih bergabung dengan NKRI.
“Kondisi demikian, harus diterima dan dihadapi Wenda. Tetapi rupanya, dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya,” tulis Wikipedia.
Singkat cerita, setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut pembebasan dari NKRI kembali bergelora. Dan saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.
Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua meninggal. Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Pertentangan Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius. Dia dituduh berbagai macam kasus, Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara.
Kasus itu kemudian disidang pada 24 September 2002. Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum.
Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002. Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik. Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.
Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Red Notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk penangkapan Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Tanah Air. Wenda mengklaim, Red Notice itu sudah dicabut. Pencabutan Red Notice dilakukan oleh Interpol atas pertimbangan politis.
Pada 17 Juli 2019, Benny Wenda mendapatkan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford, Inggris. Selasa, 1 Desember 2020 Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia melalui Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Benny Wenda juga mengklaim sebagai Presiden Interim Papua Barat.[]
