Bendera dan Lagu Kebangsaah China di Sekolah Negeri Hong Kong

Sekolah-sekolah negeri di Hong Kong diwajibkan kibarkan bendera dhina dan menyanyikan lagu kebangsaan China
Murid-murid Sekolah Anak Pekerja Mongkok yang pro-China di Hong Kong, bernyanyi di depan bendera nasional China, 1 Oktober 1996 (Foto: voaindonesia.com - AP/Vincent Yu

Jakarta – Sebuah UU baru yang mewajibkan sekolah-sekolah negeri Hong Kong untuk mengibarkan bendera China dan menyanyikan lagu kebangsaan China seminggu sekali dapat “berbahaya” dan “tidak efektif”. UU itu merupakan bagian dari langkah Beijing untuk menanamkan perasaan identitas Tionghoa di kalangan pelajar di Hong Kong, kata para pakar.

Mulai awal tahun depan, semua TK, SD hingga SMA di bekas koloni Inggris itu akan diwajibkan untuk mengibarkan bendera nasional pada setiap hari sekolah dan melakukan upacara pengibaran bendera dengan menyanyikan lagu kebangsaan seminggu sekali.

Kewajiban ini diumumkan setelah UU mengenai lagu kebangsaan nasional yang menimbulkan perdebatan mulai berlaku pertengahan Juni tahun ini. UU itu mengkriminalisasi tindakan apapun yang dianggap “menghina” lagu kebangsaan atau bendera nasional. Para pelanggar diancam hukuman maksimum denda lebih dari 6.400 dolar dan tiga tahun penjara. UU ini dianggap luas sebagai langkah pemerintah untuk membungkam suara-suara oposisi, setelah para penggemar sepak bola Hong Kong mencemooh lagu kebangsaan China pada beberapa pertandingan.

siswa di hong kongSiswa pakai masker untuk membantu mencegah penyebaran virus Covid-19, menghadiri upacara pengibaran bendera nasional China pada hari pertama tahun ajaran baru di sekolah menengah, di Hong Kong, Rabu, 1 September 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)

Kebijakan baru ini bertujuan untuk “mempromosikan pendidikan nasional dan membantu siswa untuk mengembangkan perasaan memiliki negara, perasaan kasih sayang kepada orang-orang China dan meningkatkan rasa identitas nasional mereka,” menurut pernyataan pemerintah 11 Oktober 2021 lalu.

Lebih dari 80 persen sekolah negeri telah mengibarkan bendera China lebih sering pada tahun ini daripada sebelumnya, menurut survei dari Federasi Tenaga Kerja Pendidikan Hong Kong.

Jack, pelajar SMA berusia 17 tahun yang ingin anonim karena khawatir akan tindakan pembalasan, mengatakan, sekolahnya termasuk yang mengibarkan bendera lebih sering. Ia dan para pelajar lainnya diharuskan untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan dalam upacara pengibaran bendera setiap Jumat pagi.

“Kebijakan baru ini mungkin berhasil pada sejumlah pelajar muda seperti mereka di TK, tetapi bagi yang lainnya seperti kami, ini agak mengganggu dan membuat kami semakin muak pada ritual ini,” kata Jack kepada VOA.

Siswa dari AsosiasiSiswa dari Asosiasi Pengawal Bendera Hong Kong memegang bendera nasional China selama upacara pengibaran bendera dalam peringatan 24 tahun penyerahan Hong Kong ke China di sebuah sekolah di Hong Kong, Kamis, 1 Juli 2021 (Foto: voaindonesia.com - AP Photo/Vincent Yu)

Sekolahnya biasanya mengadakan upacara pengibaran bendera sekitar setahun sekali pada acara-acara khusus, tetapi frekuensinya meningkat tahun ini di tengah-tengah meningkatnya tekanan pemerintah untuk mendorong kesadaran identitas nasional.

Ia termasuk di antara pelajar di kelasnya yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan dalam upacara di kelas. Guru kelasnya, yang juga meminta anonim dengan alasan yang sama dengan alasan Jack, mengatakan tak seorang pun di kelas yang menganggap serius hal ini.

“Sebagian guru dan pelajar tidak menyukai kebijakan baru, jadi kami berdiri tetapi kami tidak menyanyi. Menyanyikan lagu kebangsaan atau tidak, tidaklah penting. Ini hanya ritual. Anda pikir pelajar akan lebih pro-China setiap kali mereka menyanyikannya?,” kata guru itu kepada VOA (uh/lt)/voaindonesia.com. []

Reformasi Pendidikan Hong Kong Tanamkan Loyalitas China

Tiga Aktivis Muda Hong Kong Masuk Penjara

China Pertimbangkan Perubahan Konstitusi Hong Kong

Demonstran di Hong Kong Tak Peduli Ancaman China

Berita terkait
Setelah 40 Tahun Amnesty Akan Tutup Kantor Hong Kong
Amnesty International mengatakan Senin, 25 Oktober 2021, bahwa mereka akan menutup kantornya di Hong Kong
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.