Makassar - Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020, tinggal menghitung hari. Sejumlah lembaga atau aliansi kini berlomba-lomba menyerukan Pilkada damai. Termasuk, mahasiswa yang tergabung dalam BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Kota Makassar.
Seruan Pilkada damai BEM Kota Makassar dilakukan dengan melaksanakan diskusi di salah satu warung kopi dibilangan Jalan Toddopuli, Makassar, Sulsel.
Mengapa kami mengajak seluruh elemen masyarakat, karena polisi sadar, dalam pelaksanaan tugas kepolisian kekinian ini, tentunya Polri tidak bisa bekerja sendiri.
Dalam diskusi ini, mahasiswa mengundang pembicara dari pihak Polrestabes Makassar, Bawaslu dan KPU Kota Makassar.
Kasat Intel Polrestabes Makassar, Kompol Ananda Fauzi Harahap mengatakan, jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, adalah Pilkada dengan dimensi baru dan semua pihak akan mendapatkan pengalaman baru.
Karena, Pilkada 2020 ini dilaksanakan di tengah bencana nasional atau pandemi Covid-19.
"Di tengah kondisi yang ditetapkan sebagai bencana nasional, pandemi Covid-19, juga terdapat pelaksanaan Pilkada. Sehingga, baik peraturan secara teknis, akan dilaksanakan sesuai dengan aturan protokol kesehatan," kata Ananda saat mewakili Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana dalam diskusi tersebut, Sabtu 21 November 2020.
Untuk terlaksananya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020, yang aman dan kondusif, Ananda berharap agar semua lapisan masyarakat untuk menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ia juga menyebutkan, jika semua wajib mengawasi setiap tahapan pesta demokrasi ini.
"Mengapa kami mengajak seluruh elemen masyarakat, karena polisi sadar, dalam pelaksanaan tugas kepolisian kekinian ini, tentunya Polri tidak bisa bekerja sendiri. Begitu juga Polrestabes Makassar, butuh bantuan seluruh elemen masyarakat dalam Kamtibmas yang kondusif," jelasnya.
Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat juga tak boleh lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan setiap kegiatan. Penerapan protokol kesehatan ini, menurut Ananda Fauzi, merupakan tanggungjawab masing-masing masyarakat.
"Pertanggungjawaban protokol kesehatan paling paripurna, pada pribadi masing-masing masyarakat. Dengan bertanggung jawab menerapkan 4M. Namun demikian, jika hal tersebut tidak bisa dihindari, maka pertanggungjawaban ada pada pemerintah selaku pelaksana Pilwali," katanya.
Di akhir diskusi tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kota Makassar langsung membacakan beberapa point dalam deklarasi Pilkada Damai Kota Makassar. []
