Semarang (Tagar 24/1/2018) – Potensi dana zakat Tanah Air dinilai belum tergarap maksimal. Dari potensi Rp 270 triliun per tahun, yang baru terserap dan dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) baru sekitar Rp 6 triliun.

“Bagaimana cara kita himpun potensi pada tahun ini, Rp 6 triliun bisa dikembangkan. Karena kita punya potensi 270 triliun. Ini menjadi tantangan bersama kita,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin di Pencanangan Gerakan Sadar Zakat tingkat Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, komplek Gubernuran, Kota Semarang, Rabu (24/1).

Menurut Lukman, lewat gerakan moral sadar zakat tersebut, pihaknya ingin mendorong lebih aktualisasi dari potensi zakat masyarakat, khususnya umat Islam. Pasalnya, lewat dana zakat, berbagai persoalan masyarakat diyakni bisa teratasi, setidaknya bisa segera didapat solusi konkret.

Hanya saja, potensi yang ada tersebut harus diimbangi dengan mekanisme dan kemampuan SDM mumpuni untuk melakukan pengelolaan. Termasuk mekanisme penyaluran, agar dana zakat yang terserap dapat termanfaatkan secara benar untuk kepentingan masyarakat.

“Agar timbul kesadaran tentunya butuh kepercayaan dari masyarakat. Di sini pentingnya pengelolaan secara profesional, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Agar para amil zakat, Baznas, bisa membangun trust masyarakat sehingga potensi bisa terwujud,” beber dia.

Dihadapan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan ratusan amil zakat Baz kabupaten/kota se-Jateng, Menag Lukman mengapresiasi apa yang telah dilakukan wilayah Jateng dalam mengelola zakat masyarakat. Salah satunya melalui pengelolaan potensi zakat di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

"Tapi jangan hanya berhenti di ASN,” harapnya. Penggalangan potensi zakat ini perlu menggandeng lembaga lain diluar eksekutif, termasuk melibatkan organisasi kemasyarakatan. Karenanya perlu penyamaan persepsi diantara para penguasa lembaga-lembaga yang ada mengenai potensi dan manfaat zakat.

“Meski ini tahun politik, akan banyak pilkada, bagaimana umat jangan hanya diisi politik praktis, tapi politik lebih luas. Bagaimana kebijakan setiap penguasa, yang tersebar di berbagai institusi lembaga negara, mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif serta cabang kekuasaan di luar lembaga negara, menjadi satu kesatuan untuk kemaslahatan umat. Ini tantangan bersama, bagaimana mengelola potensi yang sangat besar, bahwa zakat yg tidak lagi perlu dipaksa,” beber dia.

Menag Lukman juga berpesan agar setiap bupati/walikota di Jateng untuk mulai melakukan pemetaan soal kebutuhan prioritas masyarakat. Dengan demikian, ketika potensi zakat terkumpul, bisa tersalurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Semisal kebutuhan membangun masjid atau madrasah, ini perlu ada skala prioritas, mana yang lebih dibutuhkan. Bangunan madrasah bocor, tentu mendesak dilakukan perbaikan karena sangat dibutuhkan untuk pendidikan moral dan karakter anak-anak kita,” imbuhnya. (ags)