Karawang - Seorang calon anggota DPR membeli suara lebih dari Rp 500 juta kepada sejumlah anggota Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam Pemilu 2019 lalu. Namun, ia tetap gagal masuk Senayan. Ia pun membongkar praktek jual beli suara tersebut. Hal ini diakui langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang Miftah Farid.
"Hari ini kami memanggil 12 PPK (yang disebut-sebut terlibat dalam praktik jual beli suara), untuk diklarifikasi," katanya, mengutip dari Antara, Senin, 17 Juni 2019.
Dari 12 anggota PPK yang dipanggil, hanya 10 orang yang hadir. Dua orang lainnya tidak hadir, yakni dari PPK Karawang Barat dan PPK Kecamatan Telukjambe Barat.
Baca juga: Gunakan C6 Orang Mati, Warga Aceh Dituntut 6 Bulan
Dari hasil klarifikasi, Farid tidak membantah adanya aliran dana yang masuk ke anggota PPK. Keterangan yang diberikan anggota PPK, ternyata benar adanya aliran uang.
"Iya betul terjadi. Artinya memang ada aliran dana yang masuk dari salah satu caleg ke mereka (PPK). Betul mengakui, rekan-rekan mengakui, yang 12 orang (PPK) ini mengakui," katanya.
Ia mengatakan, hasil klarifikasi itu nantinya akan disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk dibahas kelanjutannya.
Sebelumnya dikabarkan terdapat 12 PPK di Karawang yang menerima sejumlah uang dari salah seorang Caleg DPR RI.
Baca juga: Sosiolog: Panas Pascapemilu Belum Akan Berakhir
Uang itu merupakan uang pelicin agar caleg tersebut berhasil lolos ke Senayan. Tapi caleg itu tidak lolos, kemudian membongkar kasus jual beli suara tersebut.
Selain melibatkan 12 PPK, aliran uang jual-beli suara itu juga dikabarkan masuk ke kantong salah seorang Komisioner KPU Karawang.
Total jumlah uang yang diterima para petugas penyelenggara Pemilu di Karawang itu di atas Rp 500 juta. []
