Jakarta - Isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd mengatakan isu kudeta Partai Demokrat hal yang aneh. Ia juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar adanya. Terlebih lagi jika ada beberapa menteri yang setuju dengan kudeta tersebut.
Gerakan politik mereka untuk menggantikan posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat dilakukan kelompok lingkar dekat Presiden Jokowi.
Mantan Ketua MK ini juga mengaku rumor pengambilan alih tampuk kekuasaan partai Demokrat dari AHY melalui KLB oleh orang di lingkaran Presiden Jokowi adalah isu yang sangat mengagetkan baginya.
"Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB.
Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui," tulis Mahfud MD yang dikutip Tagar, Selasa, 2 Februari 2021.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mensinyalir adanya upaya politik eksternal yang bermaksud merongrong atau mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga berasal dari lingkat dekat Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar DPP Partai Demokrat pada Senin, 1 Februari 2021.
AHY dalam kesempatan itu menyebut, pihaknya menerima laporan tentang upaya untuk mengganti posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Pelakunya adalah orang dekat di sekitar Presiden Jokowi.
Baca juga: Nasdem ke Demokrat: Terbuka Saja
Baca juga: Isi Surat AHY ke Presiden Jokowi Soal Partai Demokrat
Di antaranya kata AHY, pengurus Partai Demokrat yang masih aktif, dan eks pengurus yang sudah diberhentikan beberapa waktu lalu.
"Gerakan politik mereka untuk menggantikan posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat dilakukan kelompok lingkar dekat Presiden Jokowi," katanya.
Sekaitan hal itu, AHY menyebut, pihaknya sudah menyurati Presiden Jokowi untuk mengkonfirmasi keberadaan gerakan politik yang disebut juga didukung pejabat yang berada di dekat Presiden Jokowi. []
