Jakarta - Mata Najwa kembali hadir. Episode kali ini, Mata Najwa masih mengangkat tema seputar UU Cipta Kerja.
Tema kali ini ialah Mana Fakta Mana Dusta, tema ini menarik karena dalam prosesnya, publik dibuat bingung dengan beredarnya sejumlah versi naskah UU Cipta Kerja yang berubah-ubah, ada yang 905 halaman, 1.035 halaman, dan 812 halaman.
Salah satu narasumber yang dihadirkan adalah Menkopolhukam, Mahfud MD. Ada dialog yang menggelitik saat Mahfud akan memulai memberikan statement.
Ngomong-ngomong kursi kosong, salam ke Pak Terawan ya pak. Salam manis,
Menurut Mahfud MD, begitu tahu di undang oleh Mata Najwa, ia buru-buru hadir secara online. Karena khawatir Najwa akan mewawancarai kursi kosong. "Saya buru-buru ini kesini. Nanti, Mba Nana wawancara kursi kosong lagi," ucapnya.
Mendengar hal itu, Najwa pun menjawab ucapan Mahfud MD. Najwa menitip salam ke Menkes Terawan.
"Ngomong-ngomong kursi kosong, salam ke Pak Terawan ya pak. Salam manis," kata Najwa.
Setelah percakapan itu, Mahfud menjelaskan bahwa tidak ada nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam daftar aktor-aktor yang diduga menjadi dalang aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat beberapa hari terakhir.
"Kita tahu aktor-aktor, ada nama-namanya. Ndak ada nama Pak SBY di situ. Saya ikut rapat itu di dalam," ujar Mahfud.
Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak pernah sekali pun menyebut nama SBY terkait dengan aktor-aktor yang dinilai sebagai dalang atau penyokong dana dari aksi demonstrasi omnibus law.
"Pemerintah tidak pernah menyebut nama Pak SBY," ujar Mahfud. Dia juga menegaskan, pemerintah sudah memegang daftar nama orang-orang yang diduga sebagai dalang demonstrasi tersebut.
"Kita tahu. Kita kan punya intelijen. Tugas negara di seluruh dunia intelijennya harus begitu dong, tidak bisa disalahkan," katanya.
Sebelumnya diberitakan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta supaya pemerintah tak mempermainkan kebenaran. Hal itu lantaran ia dan Partai Demokrat dituduh telah mensponsori demonstrasi atas penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
SBY mengatakan, pada 4 November 2016 dirinya juga sempat mendapat tuduhan seperti yang terjadi saat ini, yakni sebagai penggerak Aksi Bela Islam atau Aksi 411.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan, ia tidak akan melakukan hal itu seumpama dirinya mampu menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi.
"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang, dan tentu uangnya itu banyak menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga enggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," ujarnya.
Menurutnya, sesungguhnya memfitnah adalah menuduhkan suatu hal terhadap seseorang. Lantas, dia mengatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan padanya sama saja menyakiti para demonstran.
"Dan begini, memfitnah itu kan sebenarnya menuduh seseorang, saya dalam hal ini yang tidak mengandung kebenaran. Saya menjadi korban, dan jangan lupa, kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau dianggap itu ditunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina, merasa dihina," kata dia. []
Baca juga:
