Bandung, (Tagar 6/12/2018) - Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Barat meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat lebih teliti dalam pemutakhiran dan pencermatan data DPT atau Daftar Pemilih Tetap di Pemilu 2019.
Bawaslu Jabar menilai dari pemilu ke pemilu di Jabar, persoalan DPT selalu menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Diharapkan pada DPT Pemilu 2019 jangan sampai ada pemilih yang sudah meninggal masuk ke dalam DPT atau ada pemilih ganda.
"Saya mengapresiasi kerja KPUD Jabar saat ini yang terus melakukan pencermatan DPT. Mengingat DPT Jabar ini memang selalu menjadi sumber persoalan dan selalu bermasalah," tutur Komisioner Bawaslu Jabar, Wasikin Marzuki, Rabu (5/12).
Salah satu persoalan tersebut kata Wasikin, warga Jawa Barat yang karakternya selalu berpindah-pindah baik itu menjadi TKW atau TKI atau pindah kota lainnya. Faktor inilah yang sangat berpengaruh terhadap DPT.
Akan Digeber
Sementara itu, Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan KPUD Jabar, Dr Idham Holik mengatakan proses DPT sampai saat ini masih dalam proses perbaikan dan pemutakhiran kembali hingga DPT akan semakin akurat.
"Betul yang disampaikan oleh Bawaslu Jabar, bahwa DPT di Jabar memang bermasalah tetapi bahwa hari ini masih dalam proses pemutakhiran kembali," katanya.
Data untuk DPT Pemilu 2019 yang digunakan KPUD Jabar berdasarkan data dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapapil) yang diberikan kepada KPUD Jabar. Ditambah dengan data DPT Pemilu 2018.
"Pengambilan data dari dua sumber tersebut memang begitu regulasinya, dan dalam 20 hari ke depan KPUD Jabar akan terus melakukan proses pencermatan DPT," tutupnya.
Menanggapi DPT Pemilu Jabar yang selalu bermasalah, Anggota Komisi I dari Fraksi PPP, Yusuf Fuad mengatakan Komisi I akan terus mengawasi proses pemutakhiran DPT yang dilakukan KPUD Jabar hingga DPT Jabar untuk Pemilu 2019 sangat akurat.
"Komisi I akan terus mengawasi proses ini, sekaligus akan mendukung proses ini cepat terselesaikan melalui dukungan kebijakan anggaran salah satunya," katanya.
Sebelumnya, Komisi I bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KPUD serta Bawaslu Jabar sudah berdiskusi mengidentifikasi persoalan DPT di Pemilu 2019. Dari hasil diskusi tersebut memang ditemukan masih banyak persoalan seperti pemilih ganda.
"Untuk itu, kita dorong proses pemutakhiran DPT ini dipercepat sampai tidak ada permasalahan lagi," tutupnya. []
