Baru Seumur Jagung, Edhy Prabowo Terjaring Kebijakannya Sendiri

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo baru seumur jagung menjadi menteri sudah terjaring di kebijakannya sendiri terkait ekspor benur lobster
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo baru seumur jagung menjadi menteri sudah terjaring di kebijakannya sendiri terkait ekspor benur lobster. (Foto: Tagar/net)

Jakarta - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengaku sudah menengarai sejak awal jika manuver Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang membolehkan ekspor benur lobster sejak 2020 bakal mendatangkan petaka di kemudian hari. 

Kebijakan tesebut tentu saja berlawanan dengan aturan menteri terdahulu, Susi Pudjiastuti. Di sisi lain, publik pun banyak yang membela Bu Susi terkait kerisauannya dengan kebijakan ekspor lobster di era Menteri Edhy.

Kebijakan pengelolaan benih lobster harus diperbaiki dan diperuntukkan untuk masyarakat.

"Ini sebenarnya bisa menjadi petunjuk bahwa kebijakan Edhy Prabowo sebagai menteri akan menjadi masalah, terutama resistensi dari publik, dan ternyata masalah berikutnya adalah menjadi penyebab Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Stanis dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Kamis, 26 November 2020.

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap, Poyuono: Prabowo Harus Minta Maaf ke Jokowi

Di mata Stanis, Edhy Prabowo yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu belum total dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara, yang tentu saja harus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas.

Dia menekankan, dalam persoalan terjaringnya Edhy yang baru seumur jagung menjabat sebagai menteri, diperlukan langkah tegas dari pemerintah agar kejadian yang dapat mencoreng citra Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak terulang di kemudian hari.

"Pemeritah harus tegas dalam menangani hal ini. Jangan sampai ada celah untuk hal-hal yang merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan pengelolaan benih lobster harus diperbaiki dan diperuntukkan untuk masyarakat," ujarnya.

Di sisi bersamaan, KPK sudah memiliki bukti kuat untuk menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Dia digelandang dari Bandar Udara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) bersama rombongannya ke markas KPK pada Rabu dini hari, 25 November 2020.

"Ini menunjukkan bahwa perangkat kerja KPK sangat bagus untuk mendeteksi adanya korupsi. Jangan hanya berhenti di sini, KPK harus bekerja lebih keras lagi sampai Indonesia bersih dari korupsi," kata Stanis.

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Fadli Zon: Harun Masiku Ditelan Bumi

Seperti diketahui, Edhy Prabowo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"Saya akan bertanggung jawab penuh, saya akan hadapi dengan jiwa besar," ujar Edhy di Gedung KPK Jakarta, Kamis dini hari tadi.

Edhy juga nampak meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat atas perbuatannya yang menggunakan uang negara untuk berbelanja barang mewah.

"Saya minta maaf ke ibu saya, saya yakin beliau menonton ini dan dalam usianya yang sudah sepuh ini saya yakin beliau tetap kuat. Saya juga minta maaf ke masyarakat khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terkhianati," kata Edhy yang sudah mengenakan jaket oranye sebagai tahanan KPK. []

Berita terkait
Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Pandjaitan Jabat Menteri KP Ad Interim
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gantikan Edhy Prabowo.
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi Perlu Menteri Populis Nonpartai
Presiden Jokowi diprediksi akan memilih menteri populis dari orang nonpartai untuk ganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK.
Ini Total Gaji Menteri Edhy Prabowo yang Masih Nekat Korupsi
Menteri Edhy yang ditangkap KPK ternyata menerima gaji sangat banyak setiap bulannya.