Jakarta, (Tagar 18/1/2019) – Pengurus Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S Sirait memberi pujian kepada calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang berhasil mengungguli calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat pertama capres-cawapres yang berlangsung di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).
Menurutnya dari debat putaran pertama ini terlihat bagaimana kualitas Jokowi menguasai persoalan birokrasi, hukum, HAM, terorisme dan solusi-solusinya. Ia memberi contoh solusi yang ditawarkan Jokowi terkait tumpang tindih peraturan hukum antara pusat dan daerah.
“Jokowi memberi solusi yang konkrit yang akan membuat dapur untuk penggodokan hukum, tidak hanya sekadar mengumpulkan pakar hukum lalu membuat sinkronisasi. Sementara solusi Prabowo untuk persoalan hukum hanyalah menaikan gaji aparat. Itu bukan solusi,” ujar Viktor yang ikut menyaksikan langsung jalannya debat di Hotel Bidakara.
Ia juga memuji Jokowi yang berhasil "menelanjangi" inkonsistensi Prabowo terkait isu korupsi. “Visi Prabowo soal penindakan korupsi sejak awal memang inkonsisten. Prabowo mengatakan akan menghukum koruptor dengan menaruh di pulau terpencil dan suruh tambang pasir terus menerus, tapi di sisi lain dia membela enam caleg Gerindra mantan koruptor dengan mengatakan korupsinya enggak seberapa," ucapnya.
Viktor S Sirait bersama Presiden Joko Widodo (Foto: Istimewa)
Jokowi, lanjutnya, berhasil ‘menelanjangi' inkonsistensi Prabowo tersebut dengan narasi yang tepat sasaran. “Dan akhirnya Prabowo kelabakan menjawab pertanyaan Jokowi sampai harus mengatakan dia tak percaya data ICW yang disodorkan Jokowi,” katanya.
Ia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang akan menaikan gaji pegawai dengan menaikkan tax ratio sebesar 16%. Itu artinya, kata Viktor, Prabowo ingin menaikan kesejahteraan pegawai namun di sisi lain membuat rakyat semakin menderita karena menaikan pajak.
“Rencana Prabowo itu secara tidak langsung akan menarik pajak dari rakyat dalam jumlah besar untuk mensejahterakan PNS. Itu ide yang membuat rakyat semakin menderita,” katanya. []
