Jakarta - Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Viktor S. Sirait, mendukung penuh pernyataan Presiden Jokowi agar aparat hukum bertindak tegas terhadap siapapun masyarakat yang semena-mena melanggar hukum.
Menurut Viktor, tak boleh ada siapapun masyarakat atau ormas yang mencoba bertindak sewenang-wenang, merusak, mengganggu ketertiban umum, dan merasa bebas melakukan apapun sesuka hati.
"Semua pihak harus taat hukum dan negara harus tegas mengambil tindakan di kala ada pihak yang melanggar hukum. Kami dari Bara JP mendukung sepenuhnya pemerintah dalam hal ini aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang mencoba melanggar ketertiban umum, termasuk kegiatan intoleransi dan merusak kebhinekaan," ujar Viktor.
"Kami percaya pemerintah, kepolisian sudah dan akan terus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepolisian mengambil langkah berdasarkan aturan hukum. Namun akan tetap dimungkinkan ada pihak yang tidak puas dengan tindakan yang dilakukan kepolisian. Untuk itu, pihak-pihak yang tidak puas dengan sikap dan tindakan kepolisian harus menempuh jalur hukum juga atas ketidakpuasan tersebut," katanya menambahkan.
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Viktor S. Sirait saat melaksanakan Konsolidasi Pendukung Jokowi di Jakarta, Sabtu, 12 Desember 2020. (Foto: Tagar/Fernandho Pasaribu)Ia mengatakan selama ini kelihatannya negara atau aparat keamanan menggunakan pendekatan persuasif sehingga terkesan kurang tegas terhadap ormas yang mengganggu ketertiban umum dan membuat kegaduhan.
Ia berharap pemerintah akan terus bersikap tegas agar hukum tetap ditegakkan, agar kepentingan masyarakat lain tidak terganggu, dan agar semua berperilaku sesuai dengan tatanan hukum.
"Tidak ada yang boleh bertindak dan berperilaku sesuka hati, tidak ada yang merasa berhak melakukan sesuatu seperti lebih besar dari negara. Negara harus di atas segalanya. Hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara, untuk menjaga hak-hak warga negara lainnya tidak terganggu akibat perilaku sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab," ucapnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi, Minggu, 13 Desember 2021, mengeluarkan pernyataan soal kasus di Sigi, Sulawesi Tengah, dan tewasnya anggota FPI.
Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum harus dipatuhi, harus dipatuhi dan ditegakkan.
Menurut Jokowi, hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara.
"Jadi sudah merupakan kewajiban aparat penegakan hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya," kata Jokowi.
"Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya. Melindungi HAM dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur," kata Jokowi menambahkan.
Presiden mengatakan jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum agar menggunakan mekanisme hukum, ikut prosedur hukum. Ikuti proses peradilan.
Presiden meminta untuk menghargai keputusan pengadilan. "Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya," ujar Presiden.
"Sekali saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga pondasi bagi kemajuan Indonesia," ucap Jokowi. []
