UNTUK INDONESIA
Bappenas: Indonesia Memerlukan Tata Kelola Perikanan yang Terintegrasi
Bappenas menggelar Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Bali, 11-12 Desember 2019.
Enam Wisata Bawah Air Memukau di Indonesia. (Foto: nativeindonesia)

Bali - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menggelar Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Kuta, Bali, Rabu-Kamis, 11-12 Desember 2019.

Beragam persoalan muncul dari panelis dan peserta dalam workshop tersebut. Sejauh ini luas lautan sebesar 70 persen dari seluruh luas wilayah Indonesia belum dikelola dengan baik. 

Beberapa persoalan yang menjadi kesimpulan dari hasil workshop tersebut antara lain, sumberdaya laut Indonesia tidak terbiasa terbagi dalam sektoral, payung hukum  pengelolaan perikanan masih belum memadai, dan data untuk pengambilan keputusan belum cukup dan kredible. 

Selain itu ada juga persoalan data stok dan data kapasitas penangkapan belum baik, big data system yang masih lemah, tidak terintegrasi, dan akurasi data dan kepatuhan pelaporan terhadap logbook rendah. 

Persoalan lain yang muncul adalah kepatuhan terhadap aturan perizinan, skema kelembagaan pengelolaan perikanan  belum terintegrasi, dan masih tumpang tindih kewenangannya.

BappenasWorkshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Kuta, Bali, Rabu-Kamis, 11-12 Desember 2019. (Foto: Tagar/Fetra Tumanggor)

Beberapa rekomendasi yang dilahirkan dalam workshop tersebut antara lain, riset perikanan tidak hanya tentang ikan saja tetapi perlu diinterintegrasi dengan atmosfir dan laut, habitat ikan, pencemaran, dan potensi kebencanaan.

Indonesia memerlukan tata kelola perikanan yang terintegrasi dimana Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP menjadi solusi untuk mengharmonisasikan pengelolaan sumberdaya tersebut. WPP dijalankan untuk mendorong investasi untuk pertumbuhan, menjadikan Indonesia maju. 

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan mencari contoh-contoh wilayah yang sekiranya dapat merepresentasikan 11 WPP tersebut.

Sebelumnya, Himawan Hariyoga, Sekretaris PPN/Bappenas dalam pembukaan workshop mengatakan pengelolaan perikanan akan berbasis pada WPP. Caranya adalah dengan menguatkan data stok perikanan dan kelembagaan WPP. 

"Workshop ini diharapkan dapat mengeluarkan hasil konkret sebagai masukan kepada Pemerintah dalam mempercepat pembangunan negara, khususnya di bidang kelautan dan perikanan," ujar Himawan saat menjadi keynote speech dalam workshop tersebut.

Hal yang sama disampaikan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM. Ia mengatakan kabupaten, provinsi, sampai pusat, akan dimanfaatkan sebagai stake holder yang punya kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain WPP, kata Sri Yanti, universitas lokal dan badan riset lokal akan digunakan untuk meneliti dan mengindentifikasi daya dukung dari sumber daya ikannya.

"Basisnya adalah WPP dan itu legal. Hilirisasi, basis WPP sebagai basis parsial. Keinginannya adalah mendekatkan antara hulu dengan hilir. Di tiap WPP akan diidentifikasi berapa kira-kira wilayah yang harus diamankan dari sisi konservasi, fishing ground, dan tempat pemijahan. Di tiap WPP akan ada seperti itu," katanya. []


Berita terkait
Cara Bappenas Membuat Perikanan Jadi Andalan
Luas lautan Indonesia juga 70 persen dari seluruh luas wilayah Indonesia. Laut Indonesia selama puluhan tahun tak pernah terurus dengan baik.
Bappenas: Kewenangan Kelautan Akan Berbasis di WPP
Pengelolaan sumber daya kelautan beralih dari praktik ekonomi yang bersifat tradisional ke konsep pemanfaatan sumber daya laut.
Bappenas Tawarkan Negara Asing Ikut Bangun Ibu Kota
Bappenas membuka peluang kerja sama dengan negara asing untuk pembangunan ibu kota baru dan ada sejumlah negara yang sudah menawarkan diri.
0
Polisi Tangkap Biduan Telanjang di Barru Sulsel
Seorang penyanyi dangdut atau biduan ditangkap polisi di Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel) karena bernyanyi sambil telanjang dalam acara hajatan.