Bappenas Bidik Kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Australia Biayai Infrastruktur

Bappenas membidik pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dari negara kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Australia.
Pekerja menyelesaikan pembangunan infrastruktur kereta api ringan atau Light Rapid Transit Jabodebek di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (21/8). Pembangunan LRT Jabodebek yang menelan anggaran Rp26,7 triliun dan rencananya akan beroperasi pada tahun 2019 itu menurut Direktur Proyek LRT Jakarta Allan Tandiono, dapat mengangkut 810 penumpang dengan 6 gerbong sekali jalan. (Foto: Ant/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, (Tagar 5/9/2017) - Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) membidik pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dari negara-negara di tiga kawasan yakni Amerika Utara, Eropa, dan Australia.

"Negara-negara di tiga kawasan tersebut, memiliki potensi dana-dana jangka panjang yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang tengah digenjot pemerintahan saat ini," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro di Jakarta, Selasa (5/9).

Ia menambahkan, China yang saat ini memiliki dana besar, justru tidak termasuk dalam incaran pembiayaan ekuitas dari luar negeri.

"Kalau PINA terutama untuk 'equity financing' ini masih berproses, target utamanya bukan China. Lebih ke Amerika Utara, Eropa, dan Australia. China ini mungkin sifatnya lebih kepada FDI, jadi investasi langsung di dalam infrastruktur," ujar Bambang.

PINA memang menjadi alternatif skema pembiayaan yang penting dan menjadi instrumen yang dapat menguntungkan bagi pemerintah dan investor. Skema PINA memiliki potensi investasi yang terdiri atas 20-30 persen pembiayaan dari total ekuitas (equity financing), 70-80 persen pinjaman proyek (project loan) dan obligasi infrastruktur.

Dalam skema PINA, pemerintah tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun proyek-proyek infrastruktur.

Keberadaan PINA bertujuan untuk mendorong keterlibatan swasta sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur. Besarnya kebutuhan investasi di infrastruktur mendorong pemerintah untuk mengajak keterlibatan sektor swasta sebagai equity investor.

Bappenas menyatakan, ke depannya, skema PINA akan terus dorong karena sangat besar potensinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun ini, sepuluh proyek infrastruktur dengan total nilai sekitar Rp200 triliun diharapkan dapat memperoleh pembiayaan dengan skema PINA tersebut. Sedangkan untuk tahun depan, jumlahnya dua kali lipat atau sekitar Rp400 triliiun untuk 20 proyek PINA. (Fet/Ant)

Berita terkait
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.