Jakarta, (Tagar 26/11/2018) - Peneliti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Agus Muhammad mengatakan, adalah ironi bahwa masjid milik pemerintah yang harusnya menyuarakan perdamaian, toleransi, bersifat inklusif dan menenteramkan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, bernuansa keras dan intoleran.
Ditanya apa yang dilakukan P3M untuk mencegah radikalisme, Agus Muhammad menjelaskan P3M sudah lama bergerak dalam isu pencegahan radikalisme.
"Kami fokus bergerak di isu toleransi, dan isu resolusi konflik sebagai upaya untuk melakukan pencegahan radikalisme. Tetapi, P3M bukan lembaga besar yang punya duit banyak, dan dampaknya tidak begitu besar. Justru yang patut dipertanyakan adalah ormas terbesar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga Pemerintah, mereka ke mana saja?" ujar Agus Muhammad pada Tagar News, Jumat (23/11).
Baca juga: Masjid Mana Saja Terindikasi Paham Radikal?
"Padahal pada zaman Orde Baru pemerintah sangat keras pada Islam yang mucul sebagai kekuatan politik, dan benar-benar ditumpas oleh pemerintahan Soeharto. Hanya Partai Persatuan Pembangunan yang tetap hidup hingga kini. Menurut singkat saya, untuk membendung Islam radikal ini sudah sangat terlambat, mereka sudah lebih dulu menguasai teknologi informasi," lanjut Agus.
Jika dibiarkan saja, apa radikalisme bisa menjadi bibit terorisme baru?
"Ya. Pasti. Tidak semua orang yang radikal itu menjadi teroris, tetapi seorang teroris sudah pasti radikal. Karena itu, radikalisme dalam fase selangkah lagi menjadi teroris," jelas Agus.
"Menurut saya, radikalisme itu hanya boleh di tiga wilayah. Pertama, di wilayah pemikiran. Kedua, di wilayah keluarga. Ketiga, radikal di wilayah komunitas khusus. Ruang publik itu milik siapa saja, maka toleransi harus dijaga. Maka Anda harus bersedia menerima kelompok orang lain yang berbeda," lanjutnya.
Langkah apa yang tepat guna mengedukasi para pemuka agama di Indonesia, agar radikalisme tidak berlanjut, dan dakwah kembali menyejukkan khususnya bagi umat muslim?
"Saya melihat ini dalam tiga wilayah sosial. Ini sebagian besar adalah tanggung jawab negara, sebagian tanggung jawab ormas, dan sebagian tanggung jawab masyarakat. Negara tentu saja tugasnya adalah menyediakan kebijakan yang bisa mengurangi ideologi radikalisme itu, dan itu sudah dilakukan sebagian di wilayah negara.
Kedua, semua kementerian harus punya program yang terintegrasi. Tidak harus melawan radikalisme, tetapi penegasan tentang moderat. Bahwa Islam moderat ini lah yang cocok di Indonesia.
Ketiga, konsolidasi antara ormas-ormas moderat harus rajin bekerja sama dan sharing. Terakhir, dengan membatasi media sosial.
Maka yang paling masuk akal adalah selanjutnya kita tanam, sirami dan pupuk pohon-pohon perdamaian, pohon toleransi, pohon kemaslahatan dan dengan sendirinya, pohon radikalisme ini akan mati karena kalah subur dengan pohon lainnya. Semua orang harus bersikap bijak," jelas Agus Muhammad.
Sebelumnya, P3M melakukan penelitian terhadap 100 masjid milik pemerintah di Jakarta pada tahun 2017. 100 masjid terdiri dari 35 masjid di lingkungan kementerian, 28 masjid di lembaga negara, dan 37 masjid di badan usaha milik negera (BUMN). Hasil penelitian menyebutkan 41 masjid terindikasi paham radikal.
Penelitian dilakukan dengan menganalisis isi khotbah Jumat empat kali berturut-turut dalam rentang waktu 29 September-20 Oktober 2017. []
