Banyak Kritik, Negara Kepulauan Solomon Akan Larang Facebook

Kepulauan Solomon akan melarang Facebook menyusul gelombang kritik antipemeritah yang dilancarkan melalui platform media sosial tersebut
Ibu Kota Kepulauan Solomon, Honiara (Foto: dw.com/id)

Jakarta - Kepulauan Solomon akan melarang Facebook menyusul gelombang kritik antipemeritah. Langkah ini merupakan plot teranyar dalam kisruh politik ihwal pengaruh China yang mengancam keutuhan negeri kepulauan tersebut

Kepulauan Solomon saat ini bersiap menjadi satu-satunya negara demokratis yang melarang Facebook untuk waktu tidak terbatas. Pemerintah dikabarkan sedang menyiapkan kerangka hukum menyusul rapat kabinet di Ibu Kota Honiara, 17 November 2020.

Jika terwujud, Kepulauan Solomon bergabung dengan China, Iran dan Korea Utara yang sebelumnya sudah melarang platform media sosial asal AS tersebut.

Menteri Komunikasi Peter Shanel Agovaka yang termasuk paling aktif mengkampanyekan larangan Facebook membenarkan keputusan tersebut kepada harian Solomon Times. Dia mengaku sejumlah anggota kabinet mengkhawatirkan minimnya legislasi untuk “mengatur penggunaan internet.”

“Perkataan kasar terhadap para menteri, perdana menteri, pembunuhan karakter, defamasi karakter, semua ini adalah sumber kekhawatiran,” kata dia. “Penggunaan internet di Kep. Solomon harus diregulasi untuk melindungi kaum muda dari konten berbahaya-”

Dia mengatakan media-media nasional akan beroperasi secara normal, meski tanpa akses terhadap Facebook. Seorang jurubicara Facebook mengatakan larangan tersebut “berdampak pada ribuan warga Kepulauan Solomon,” dan berniat akan menemui pemerintah di Honiara.

Facebook tergolong populer di Kepulauan Solomon, dengan 77.800 pengguna hingga April 2019 silam. Jumlah tersebut mencakup 11,8% dari total populasi yang berkisar 650.000 jiwa. Pemerintah sebenarnya juga menggunakan Facebook untuk sosialisasi kebijakan atau menyebar informasi kesehatan terkait pandemi.

letak solomonLetak Kepulauan Solomon (Foto: lisajtravels.com)

Namun belakangan kanal media sosial tersebut menjadi wadah kritik dan protes terhadap distribusi dana bantuan Covid-19, dan dampak dari keputusan pemerintah mengadopsi politik ‘satu China’ dan pergeseran hubungan diplomasi dari Taiwan ke Beijing.

1. Kritik Terhadap Pengaruh China

Perubahan sikap Perdana Menteri Manasseh Sogavare terkait China diyakini digerakkan oleh kebutuhan ekonomi. Media AS, CNN, melaporkan, Kep. Solomon sampai mempertimbangkan untuk menyewakan pulau kepada China, dan menawarkan kewarganegaraan bagi investor asal negeri tirai bambu tersebut.

Langkah Sogavare membawanya ke dalam perseteruan sengit dengan Daniel Suidani, Perdana Menteri untuk Provinsi Malaita yang berpenduduk paling padat di Kep. Solomon. Belum lama ini dia mengajukan referendum kemerdekaan bagi pulaunya.

2. Pelanggaran HAM

Tidak heran jika langkah pemerintah melarang Facebook mengundang kritik pemimpin oposisi, Matthew Wale. “Politisi selalu khawatir jika rakyat mendapat akses informasi dan bisa mengekspresikan pandangannnya secara bebas. Tapi hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengusulkan larangan,” katanya kepada Reuters.

“Saya sama sekali tidak melihat adanya satu pun pembenaran untuk larangan semacam itu.”

Hal senada dilayangkan organisasi HAM, Amnesty International. Menurut lembaga yang bermarkas di Inggris itu, larangan terhadap media sosial “hanya karena pemerintah tidak menyukai konten komentar para pengguna adalah pelanggaran jelas terhadap hak asasi manusia.”

“Melindungi perasaan sensitif pejabat pemerintah bukan alasan yang bisa dibenarkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, yang juga tercantum dalam konstitusi Kepulauan Solomon.”

Saat ini larangan itu belum dijalankan. Menteri Komunikas Agovaka mengatakan pihaknya “sedang berdiskusi dengan operator untuk mencari cara mengimplementasikannya.”

Kep. Solomon bukan negara kepulauan Pasifik pertama yang melarang Facebook. Pada awal 2018 silam Papua Nugini melarang platform buatan Mark Zuckerberg itu selama satu bulan. Adapun pemerintah Nauru melarang Facebook selama tiga tahun antara 2015-2018, menyusul badai kritik seputar perlakuan semena-mena pemerintah terhadap pengungsi dan pencari suaka [rzn/hp (rtr, dpa, cnn, solomontimes)]/dw.com/id. []

Berita terkait
Facebook Akan Larang Iklan Antivaksin Virus Corona
Dalam upaya mendukung vaksinasi warga dunia, seperti vaksin flu dan virus corona, Facebook akan larang iklan antivaksin
Sebut Monyet di Facebook, Wanita Ini Dituntut Penjara
Seorang wanita yang menulis kata monyet dan ditujukan kepada wanita lainnya via akun Facebook dituntut penjara 1 tahun 6 bulan.
Meski Diboikot, Pendapatan Iklan Facebook Tetap Naik
Aksi boikot iklan di Facebook pada bulan Juli 2020, tidak mengurangi pendapatan perusahaan. Laba iklan Facebook tahun ini 21,47 miliar dolar AS.
0
Impian Aguero Main Bersama Messi Kenangan 16 Tahun Lalu
Aguero bertemu Messi pertama kali di kamp pelatihan sepak bola U-20 Argentina di Belanda pada tahun 2005