Jakarta, (Tagar 14/9/2017) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan masih banyak inefisiensi dalam penggunaan dana APBN dan APBD yang memerlukan perbaikan secara besar-besaran.
"Banyak inefisiensi di APBN dan APBD yang perlu perbaikan besar- besaran," kata Presiden Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9).
Presiden menyebutkan sistem akuntasi pemerintah seharusnya berorientasi kepada hasil, bukan prosedur.
"Yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan, pagar dibuat tinggi-tinggi tapi yang lompat juga masih banyak, buat apa buat tinggi tinggi kalau yang lompat masih banyak," ujar Jokowi.
Pada awal sambutannya Presiden mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan teknis saja, hanya prosedural saja.
"Yang kita lakukan harus mengarah kepada perbaikan sistem. Ini yang selalu dan berkali-kali saya ulangi, perbaikan sistem," katanya, menegaskan.
Jokowi menyebutkan saat ini semua bergerak dengan cepat dengan cara-cara yang tidak terduga. Inovasi terjadi cepat sekali sehingga semua harus berani berubah.
"Sistem akuntansi kita harus kita arahkan bukan kepada prosedur tapi harus diubah ke orientasi hasil. Hasil pun juga harus yang berkualitas, arahnya mesti ke sana semuanya, karena kalau tidak, banyak terjadi inefisiensi dari APBN maupun APBD," tuturnya.
Ia menyebutkan saat ini masih banyak sekali kegiatan yang ukuran kinerjanya tidak jelas.
"Juga banyak kegiatan atau program yang tidak ada keterkaitan dengan sasaran pembangunan, jadi lepas sendiri-sendiri," katanya. (Fet/Ant)
