Bansos Provinsi Jabar Tidak untuk Semua Warga

Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, berharap masyarakat bisa memahami bantuan sosial provinsi tidak diberikan kepada semua warga Jawa Barat
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menyalurkan bantuan sosial provinsi untuk warga Kota Banjar terdampak Covid-19 di Kantor Pos Kota Banjar, Rabu 29 April 2020. (Foto: Tagar/Humas Pemda Provinsi Jawa Barat).

Kota Banjar - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, berharap masyarakat bisa memahami bantuan sosial provinsi tidak diberikan kepada semua warga Jawa Barat. Tetapi, diberikan hanya untuk warga yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat atau yang terlewat dari sembilan pintu bantuan.

“Bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini adalah penyempurna dari bantuan sebelumnya. Ini menyempurnakan (bantuan) kepada mereka yang dianggap misbar (miskin baru),” tegas Kang Uu sapaan dari Uu Ruzhanul Ulum saat menyalurkan bantuan sosial provinsi untuk warga Kota Banjar terdampak Covid-19 di Kantor Pos Kota Banjar, Rabu, 29 April 2020.

Menurut Uu, bantuan sosial Rp500.000 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu bantuan dari sembilan pintu bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sembilan pintu bantuan tersebut diantaranya; Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten atau kota.

“Sebelumnya, itu sudah tercover dari bantuan program pemerintah pusat, bahkan pemerintah pusat pun ada bantuan untuk misbar (miskin baru) di sini kami (hanya) menyempurnakan,” kata Kang Uu.

Selain 9 pintu bantuan termasuk bantuan provinsi di dalamnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok (makan) sehari-hari. “Maka jika tidak terdata di bantuan provinsi, bisa saja terdata pada sumber-sumber bantuan sosial lainnya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya,” tambah dia.

Ditempat yang sama, Wakil Wali Kota Banjar Nana Suryana menambahkan, bansos provinsi sudah sangat dinantikan masyarakat terdampak Covid-19. Ia pun berharap bansos provinsi tepat sasaran. "Mudah-mudahan pendistribusian dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tepat sasaran," kata dia.

Sementara itu, Regional Manager PT POS Kota Banjar Iwan Andri Wijanarko menuturkan, penyaluran bantuan sosial di Kota Banjar melibatkan kurir PT POS Indonesia dan ojek online (ojol). Kantor Pos Kota Banjar sendiri memiliki cakupan kerja yang luas meliputi Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan sebagian wilayah Ciamis.

"Hari ini, dibantu ojek online, dengan alokasi kota Banjar 400 KRTS (Keluarga Rumah Tangga Sasaran). Hari pertama target kita 200 sembako yang akan disalurkan," kata Iwan. [] 

Berita terkait
Pemprov Jabar Tak Bisa Publikasi Data Penerima Bansos
Pemprov Jawa Barat mengaku tidak bisa memublikasikan data penerima Bansos kepada masyarakat karena ada aturan di Kementerian Sosia
Polemik Bansos, Wagub Jabar: Jangan Teriak di Medsos
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengajak masyarakat memahami pemberian bansos yang berasal dari APBD Jabar agar tidak terjadi polemik.
Pemprov Jabar Diminta Buka Data Penerima Bansos
PSI Jabar minta Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten serta kota membuka data penerima bantuan sosial kepada publik
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.