Bantul - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul resmi melaunching program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Kamis 14 Mei 2020. Bantuan ini dialokasikan untuk warga masyarakat terdampak wabah Covid-19 yang ada di Bumi Projotamansari.
Bupati Bantul Suharsono mengatakan penerima BLT-DD merupakan warga yang kurang mampu yang tidak tersentuh bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau program-program lainnya.
Ia berharap penerima dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk menunjang perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, seluruh pihak harus ikut serta mengawasi penyaluran BLT-DD agar tepat sasaran dan tepat guna bagi keluarga terdampak.
"Kalau bisa, ya digunakan untuk belanja di warung tetangga di lingkungannya, agar tetangga juga bisa ikut merasakan manfaat bantuan ini. Karena yang terpenting adalah membagi rezeki di tengah pandemi," kata Suharsono.
Sekertaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan bantuan itu berbentuk uang tunai sejumlah Rp 600 ribu dan diberikan selama tiga bulan ke depan. Menurut dia, terdapat 18.544 warga Bantul yang menjadi penerima manfaat dari anggaran Dana Desa ini. Jumlah anggaran yang disediakan Rp 33 miliar.
Menurut dia, untuk pendistribusiannya bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). "Diharapkan bisa selesai pada Rabu 20 Mei mendatang. Dari bank sendiri sudah membuat 12 tim yang bekerja untuk 12 desa per hari," ujarnya.
Karena yang terpenting adalah membagi rezeki di tengah pandemi.
Helmi menjelaskan, daftar penerima manfaat sebenarnya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirilis oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Tapi, karena banyak kerancuan, di mana beberapa penerima dinilai tak tepat sasaran, maka Pemdes pun merevisi data tersebut.
"Karena itu menjadi kewenangan Pemdes untuk melakukan penilaian. Tentu ada warga yang masuk DTKS, tetapi belum mendapat akses, atau ada juga warga yang memang betul-betul punya tingkat kemiskinan yang layak, namun tidak masuk dalam DTKS," ujarnya.
Helmi mengatakan masing-masing pemdes menerapkan langkah verifikasi melalui Musyawarah Desa Khusus, atau Musdesus, supaya penerima BLT-DD benar-benar tepat sasaran. Oleh sebab itu jumlah penerimanya berkurang dibanding DTKS awal yang dikirim Kemensos RI.
"Ya, karena kalau ada yang tidak layak, langsung diusulkan agar tidak masuk DTKS, untuk periode-periode yang akan datang. Jadi, daftar penerima BLT-DD berasal dari DTKS, maupun non DTKS," katanya.
Sebelumnya diberitakan Bantul - Lurah di Bantul dipusingkan dengan urusan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Penerima bantuan Bansos ini tidak jelas dan dirasa tidak tepat sasaran.
Lurah Desa Sumbermulyo, Ani Widayani mengatakan, data yang diterima pihaknya pada Rabu 29 April lalu itu tidak kalah rancu dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang sempat dikeluhkannya.
"Ada 521 nama yang masuk dan ini lebih amburadul dari DTKS. Karena mayoritas ada PNS, pensiunan, lalu orang-orang kaya. Bahkan orang yang sudah meninggal pun juga dapat," katanya belum lama ini.
Ani khawatir saat dana tersebut benar-benar turun, akan timbul kecemburuan sosial di masyatakat. Akhirnya, Perangkat Desa, Dukuh, maupun RT, yang nantinya terkena dampak, karena dicurigai oleh para warganya sendiri.
"Warga yang tidak lolos verifikasi dari DTSK, pasti cemburu, karena mereka (perekonomiannya) di bawah yang dapat BST. Jadi, diverifikasi tak lolos, tapi yang atasnya malah dapat dari pusat," ucapnya. []
Baca Juga:
- Cara Kota Yogyakarta Jaga Harga Pangan Saat Corona
- Pemudik ke Yogyakarta Justru Naik Saat Corona
- Nasib Mahasiswa Tertahan di Yogyakarta Saat Corona
