Sleman - Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Rp 2,4 juta untuk pelaku usaha yang secara bertahap digelontorkan pemerintah menjadi harapan tersendiri bagi para pelaku usaha. Meskipun tidak terlalu besar, namun jumlah tersebut diyakini bisa menjadi stimulan bagi para pelaku usaha mikro untuk kembali bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19.
Seperti diungkapkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sleman, Edy Santoso menuturkan sangat berharap kecipratan bantuan dari pemerintah tersebut. Meskipun namanya sudah masuk dalam usulan Dinas Koperasi dan UMKM daerah, namun hingga saat ini ia belum menerima bantuan tersebut.
"Sampai hari ini belum menerima bantuan. Kemarin sudah mengurus syarat-syaratnya dan sudah terdaftar juga. Mungkin masih menunggu karena ini bertahap," ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa, 15 September 2020.
Edy yang memiliki usaha buatan sendiri dengan nama Teh Sidji ini, mengaku dampak pandemi virus corona sangat dirasakannya. Hasil penjualan per harinya yang biasanya mencapai puluhan kaleng, justru merosot saat pandemi mewabah di Indonesia.
Sampai hari ini belum menerima bantuan. Kemarin sudah mengurus syarat-syaratnya dan sudah terdaftar juga.
"Ya awal-awal itu memang langsung terasa, pembelian per hari jadi hanya beberapa kaleng saja. Padahal sebelum pandemi, penjualan per hari ya lumayan bisa lebih dari 8 kaleng," jelasnya.
Meskipun dalam masa adaptasi kebiasaan baru Pemerintah Indonesia mulai fokus pada pemulihan sektor ekonomi, namun situasi tersebut belum nyata bisa dirasakan sepenuhnya. "Ya kalau peningkatan penjualan setelah hampir 7 bulan, corona ini menyerang ya sudah mulai terasa. Tapi memang belum sepenuhnya kembali seperti awal," tandasnya.
Dengan adanya BLT Pemerintah bagi UMKM, tentunya diharapkan bisa menjadi stimulus bagi pelaku usaha. Menurut Edy, selain sebagai modal membangun kembali, juga bisa dimanfaatkan untuk sarana promosi.
"Iya kalau saya nanti sebagian bisa untuk modal berputar lagi. Lalu untuk sarana promosi media sosial juga bisa. Apalagi pandemi seperti sekarang semua serba harus online sebagai bentuk pencegahan penularan juga," terangnya.
Namun, Edy mengingatkan pemerintah agar penerima bantuan lebih dipioritaskan pada pelaku usaha yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM daerah. Pasalnya, tidak dipungkiri dengan munculnya rencana BLT tersebut membuat seumlah usaha 'dadakan' atau yang baru muncul ikut mencoba peruntungan.
"Ya lebih selektif dan pioritaskan pelaku usaha yang sudah terdaftar di dinas daerah. Yang sering terlibat dalam berbagai acara dan kegiatan. Karena banyak usaha yang baru muncul namun belum terdaftar secara resmi dan ikut mencari peruntungan juga," tegasnya.
103 Ribu UMKM Sleman Disulkan Dapat Banpres
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sleman, Sutopo mengaku sudah mengusulkan kurang lebih 103 ribu pelaku UMKM yang ada di Bumi Sembada.
"Yang terakhir diusulkan ada 103 ribu (UMKM). Tapi yang menerima bantuan berapa tidak tahu. Karena nanti mereka (pelaku UMKM) urusannya dengan bank yang sudah ditunjuk," imbuhnya.
Sutopo juga menambahkan agar para pelaku UMKM bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan dari pemerintah tersebut. Diharapkan, bantuan itu bisa mendorong bangkitnya ekonomi kerakyatan terutama di Kabupaten Sleman.
"Ya harapannya digunakan baik-baik dan bisa tumbuh ekonomi kembali di Sleman ini," tuturnya. []
