Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta mempertanyakan tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berniat untuk menggunakan dana dari Perancis dalam percepatan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).
Menurutnya, jika pembangunan data center ini terdapat campur tangan dari negara asing, maka akan menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya
"Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah, harus dengan dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ," katanya kepada Tagar, Kamis, 30 Juli 2020.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)ini menegaskan, dengan demikian potensi bocornya data-data akan sangat terbuka lebar. Lantas dia meminta pemerintah untuk tidak salah arah menyoal ke pembangunan center tersebut.
"Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya," ujarnya.
Tak hanya itu, Sukamta juga meminta agar Kemenkominfo memberikan penjelasan bagaimana skema kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan negara tersebut.
Sukamta berpandangan, jika Perancis ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya, maka kata dia, hal itu akan sangat mengkhawatirkan.
Dia berpendapat, seharusnya pemerintah menggunakan jasa anak bangsa dalam pembangunan PDN, tanpa harus menguntungkan negara asing.
"Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal kita. Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justru kita membesarkan kepentingan asing," kata dia.
Di Indonesia, ujar Sukamta, ada data center milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kapasitas yang besar di Kota Bekasi, yakni PT. Telkomsel.
- Baca juga: Jokowi Lanjutkan Kartu Prakerja, PKS: Hentikan Saja
- Baca juga: Sukamta Anggap Kartu Prakerja Skandal Memalukan
"Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh," ucap Sukamta.[]
