Yogyakarta, (Tagar 20/12/2018) - Pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur. Sejak 2015 - 2018 pemerintah sudah membangun 64 ruas tol, 51 bendungan, tujuh pos lintas batas negara, tujuh sistem penyediaan air minum, serta pelaksanaan program satu juta rumah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, kebijakan menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama merupakan pilihan logis.
"Infrastruktur merupakan syarat fundamental bagi bangsa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya saat Malam Orasi Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX dalam rangka Dies Natalis ke-69 UGM di Pagelaran Keraton Yogyakarta, Rabu (19/12) malam.
Anugerah HB IX diberikan kepada Menteri PUPR atas dasar hasil rapat Senat UGM pada 15 November 2018. Basuki Hadimuljono yang lulusan Teknik Geologi UGM tahun 1979 dinilai memiliki jasa luar biasa dalam bidang pembangunan infrastruktur sekaligus memiliki integritas sebagai pribadi dan pejabat.
Sehari sebelumnya Menteri PUPR juga menerima penghargaan dari Rektor UGM serta Ketua Senat Akademik UGM, atas jasa serta keteladanan yang ditunjukkan selama menjabat sebagai menteri.
Menurut Basuki, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan sangat mendesak bagi Indonesia. Salah satu alasannya masih relatif terbatas dan tidak meratanya kondisi dan ketersediaan infrastruktur.
"Selain itu, masih rendahnya indeks daya saing Indonesia di antara negara-negara dunia," ungkapnya.
Basuki memaparkan, capaian pembangunan infrastruktur pemerintah antara 2015 - 2018, antara lain pembangunan 64 ruas tol, 51 bendungan, tujuh pos lintas batas negara, tujuh sistem penyediaan air minum serta pelaksanaan program satu juta rumah.
"Apa yang sudah dilakukan ini menemui sejumlah tantangan besar," ungkapnya.
Tantangan tersebut antara lain, anggaran yang terbatas dan adanya keraguan bahkan resistensi sejumlah kalangan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur.
"Tantangan lain banyak isu yang beredar di masyarakat yang kontraproduktif terhadap pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Di sisi lain, Basuki menyadari sejumlah proyek yang dibangun masih ada kelemahan. Ini menjadi catatan untuk perbaikan ke depan.
"Saya meyakini pembangunan infrastruktur benar-benar akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan keadilan sosial," paparnya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, salah satu penghambat perekonomian adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Jika infrastruktur lemah maka perekonomian negara tidak efisien, berdampak juga pada lemahnya daya saing dan munculnya ketidakadilan.
Menurut Sultan HB X, infrastruktur harus bersinergi dengan perekonomian makro. Lemahnya infrastruktur akan menghambat perkembangan sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Infrastruktur yang kurang baik juga mendorong inflasi.
Atas dasar itu, Sri Sultan HB X sangat mengapresiasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang bekerja cepat, tepat dan efisien dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia.
"Saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas Anugerah Hamengku Buwono IX kepada Menteri PUPR. Semoga pengabdian beliau yang tidak kenal lelah menjadi salah satu tonggak majunya infrastruktur indonesia," jelasnya. []
