Bamus Betawi Tolak Anies Baswedan Reklamasi Ancol

Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) mengungkit janji kampanye pasangan Anies Baswedan soal menolak reklamasi di DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau tanggul di Latuharhari, Jakarta pada Rabu (1/1/2020). (Foto: Antara)

Jakarta - Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) mengungkit janji kampanye pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 untuk menolak reklamasi. Namun, belakangan malah keluar putusan perluasan Ancol yang terindikasi reklamasi. 

Ketua Bamus Betawi Zainuddin meminta Anies Baswedan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk konsisten dengan janjinya saat kampanye. Menurut dia, kini seolah-olah terlupakan dengan dikeluarkannya izin reklamasi Ancol seluas 155 hektare. 

"Saya hanya mengingatkan. Anies-Sandi miliki jargon, tolak reklamasi saat kampanye. Saya ingat betul, Anies menyampaikan 'Reklamasi tak lebih hanya membawa kemudaratan'. Kalau kata orang Betawi, ilokan ah (masa sih/takjub), eh sekarang malah dilanjutkan itu barang," kata Zainuddin di Jakarta, Minggu, 5 Juli 2020. 

Tapi masa iya, bangun masjid dan museum sampai 155 hektare? Saya minta Anies jujur.

Zainuddin menyebut pihaknya sangat menyayangkan, langkah Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang berisi tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektare. 

Baca juga: Reklamasi Ancol Gunakan Lumpur Sungai dan Waduk

Pasalnya, menurut dia, Ancol itu tidak sepenuhnya milik Jakarta meski di bawah Pembangunan Jaya Ancol (PJA). Pemprov DKI Jakarta hanya miliki saham 40 persen di Ancol, sementara 52,37 persen adalah swasta dan perorangan serta milik Yayasan 7,63 persen. 

"Saya sebagai ketua Bamus Betawi jelas menolak Kepgub Nomor 237 Tahun 2020," tutur Zainuddin. 

Menurut Zainuddin, Anies secara perlahan terus memperbesar atau menyetujui reklamasi di Teluk Jakarta. Politisi Golkar itu mengaku, apa yang disampaikannya ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Misalnya, Anies sebelumnya juga telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi yang sempat disegel. Selain itu, ada 311 rumah kantor (rukan) dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama. Sekarang, justru memperluas area reklamasi di kawasan Ancol 155 hektare.

Kendati demikian, Zainuddin menyebutkan jika alasannya adalah untuk pembangunan masjid apung dan museum, pihak Bamus Betawi setuju. 

Baca juga: Reklamasi Ancol Ada Pembangunan Museum Nabi Muhammad

"Tapi masa iya, bangun masjid dan museum sampai 155 hektare? Saya minta Anies jujur. Saya menduga, pembangunan itu, bagian corporate social responsibility (CSR), sebagai kewajiban pengembang. Kalau mau bangun museum atau masjid juga ngapain? Kan Jakarta sudah punya Masjid Agung, Istiqlal dan lainnya," ucapnya. 

Zainuddin menambahkan, keputusan musyawarah besar Bamus Betawi Ancol, salah satu poinnya merekomendasikan agar menghentikan reklamasi. 

"Memperluas daratan sama saja reklamasi. Sekali lagi saya tegaskan, Bamus Betawi menolak reklamasi Ancol," ucapnya. 

Sebelumnya, Anies Baswedan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektar dan perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektar, tertanggal 24 Februari 2020. []

Berita terkait
Anies Reklamasi Ancol, DPRD DKI: Kami Kecolongan
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengaku kecolongan terkait reklamasi di kawasan Ancol lewat izin Gubernur Anies Baswedan.
Reklamasi Ancol, Anies Baswedan Enggan Banyak Cakap
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak soal reklamasi di kawasan Ancol, dengan luas total 155 hektare (ha).
Menang Sengketa Reklamasi, Anies Baswedan: Alhamdulillah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur sekaligus merasa percaya diri usai menang atas kasus hukum tingkat kasasi sengketa reklamasi Pulau H.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.